Sementara itu, Koorwil Dewan Adat Wilayah 3 Doberay Ronald Kondjol menyatakan bahwa insiden yang telah terjadi hendaknya menjadi bahan evaluasi dan pelajaran berharga bagi institusi kepolisian. Doberay menegaskan bahwa Polri adalah corong dan sebuah model yang menjadi panutan bagi seluruh masyarakat, khususnya yang ada di tanah Papua.

Deboray mengingatkan keamanan bukan saja menjadi tanggung jawab polisi dan TNI melainkan menjadi tanggung jawab bersama.

"Saya minta semua pihak harus jaga situasi agar tetap aman dan jangan terprovokasi dengan isu-isu yang akan merugikan diri sendiri," katanya.

Doberay merasa khawatir jika sampai masyarakat terprovokasi akan makan akan ditunggangi oleh kepentingan orang-orang tertentu.

"Oleh karena itu, saya mengajak masyarakat agar jangan melakukan aksi apa pun yang dapat merugikan diri sendiri, mari jaga keamanan dan kondisi sosial tetap kondusif," pinta dia.

Sebelumnya, Polresta Sorong melalui Kasat Intelkam Kompol Julfian Sihombing mengeluarkan surat penolakan izin demo dari aliansi masyarakat adat selamatkan tanah adat dan manusia Papua bermuatan salah pengetikan. Menurut dia, seharusnya di dalam surat penolakan izin demo bernomor B/14/VIII/2023 aliansi masyarakat adat selamatkan tanah adat dan "manusia Papua", tetapi salah pengetikan menjadi "manusia purba".

Kondisi ini kemudian mendapat banyak kritikan dari masyarakat adat Papua karena telah dinilai membangun narasi yang mengarah pada rasisme.

Ikuti Whatsapp Channel Republika