REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Dewan Penasihat ICMI, Prof Jimly Asshiddiqie, memberi usulan agar pemilihan presiden (pilpres) dipisahkan dari pemilihan wakil presiden (pilwapres). Dia mengusulkan, wakil presiden (wapres) dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI.
"Pemilihan presiden langsung oleh rakyat tetap, tapi wapres tidak usah dipilih rakyat, sehingga semua partai bisa mencalonkan," kata Jimly dalam webinar yang digelar Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI) di Jakarta, Jumat (11/8/2023).
Dia menerangkan, wapres bisa dipilih MPR dari calon yang diajukan presiden. Tujuannya agar wapres menjadi hasil dukungan mayoritas di MPR oleh partai yang sedang mempersiapkan diri dalam pemerintahan.
Nantinya, mereka akan memberikan dukungan mayoritas kepada cawapres, dan cawapres diajukan presiden terpilih. Tidak seperti Rusia atau Prancis, sambung dia, wapres tetap jadi wakil kepala pemerintahan dan wakil kepala negara. "Gunanya, orang yang diajukan orangnya presiden, bisa lebih kompak," ujar Jimly.
Mantan ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu mengingatkan, pemerintah bisa belajar dari pelaksanaan pilkada. Yang mana, kekompakan gubernur, bupati, wali kota dan wakil mereka paling lama hanya bertahan satu tahun. Setelah itu mulai bermunculan masalah pecah kongsi gara-gara koalisi.
Maka itu, ia mengusulkan agar wapres dapat dipilih MPR agar keberadaan wapres semakin penting. Pekerjaannya tidak cuma simbolis dan cuma gunting pita. Jimly merasa, semua bisa dilakukan tanpa merubah sistem ke parlementer.
Dia mengingatkan, pada 1999 ada lima kesepakatan yang salah satunya memperkuat sistem presidensial. Karena itu, Jimly mengusulkan wapres dipilih MPR agar kasak-kusuk seperti hari ini tidak lagi terjadi.
"Ini salah satu cara kita untuk menawarkan solusi dari tontonan yang tidak sehat yang sekarang ini," kata Jimly.
Evaluasi presidential threshold...
Ikuti Whatsapp Channel Republika
