REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan Kereta Cepat Jakarta-Bandung akan kembali diujicoba pada September mendatang. Hal itu molor dari rencana semula, yaitu uji coba dilangsungkan pada 18  Agustus 2023.

Setelah semuanya dipastikan siap, kata Jokowi, Kereta Cepat akan segera dioperasikan. "Kereta cepat mungkin kita akan coba lagi di September. Begitu siap semuanya juga segera dioperasikan. Semakin cepat dioperasikan, semakin baik," kata Jokowi di Stasiun LRT Dukuh Atas, Jakarta, Kamis (10/8/2023).

Jokowi mengatakan, transportasi massal, seperti kereta cepat, LRT, dan MRT disediakan untuk mengatasi kemacetan dan polusi udara yang selama ini menjadi masalah di ibu kota. Karena itu, ia berharap adanya perpindahan moda transportasi dari kendaraan pribadi ke transportasi massal.

"Karena kita tahu setiap hari kita ini menghadapi kemacetan. tiap hari kita juga menghadapi polusi. Jadi, perpindahan dari moda transportasi, dari mobil pribadi ke moda transportasi massal itu yang kita harapkan," ujar Jokowi.

Jokowi menjelaskan, kerugian akibat kemacetan di Jabodetabek dan Bandung setiap tahunnya bahkan mencapai hampir Rp 100 triliun. Karena itu, ia menekankan agar masalah kemacetan ini harus diatasi karena sangat merugikan negara.

"Bahwa harus ada subsidi, ya itu kewajiban pemerintah, kewajiban negara karena ini bentuk pelayanan terhadap masyarakat," kata Jokowi.

Agar tarif baik kereta cepat, LRT, dan MRT lebih bisa dijangkau masyarakat, Jokowi pun menekankan pentingnya pemberian subsidi public service obligation (PSO) untuk transportasi publik. Sehingga masyarakat lebih memilih menggunakan transportasi massal dibandingkan kendaraan pribadi.

"Itu perlu PSO, ada subsidi, baik yang namanya kereta bandara, baik yang namanya transjakarta, baik yang namanya KRL, baik yang namanya kereta api, baik yang namanya LRT, baik yang namanya MRT, baik yang namanya kereta cepat semuanya harus ada subsidinya karena itu bisa menarik orang dari mobil pribadi masuk ke moda transportasi massal," ujar Jokowi.

Terkait besaran subsidi PSO yang akan diberikan, Jokowi minta agar ditanyakan kepada Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi. Dikabarkan, tarif Kereta Cepat ditetapkan paling murah Rp 250 ribu per penumpang.

Ikuti Whatsapp Channel Republika