REPUBLIKA.CO.ID, BEKASI -- Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Bekasi memastikan semua masyarakat di Kota Bekasi sudah memiliki akses pelayanan kesehatan secara adil atau universal health coverage (UHC). Persentase UHC Kota Bekasi sudah mencapai 99,98 persen.
"Perlu saya sampaikan bahwa UHC di Kota Bekasi untuk warganya sudah mencapai 99,98 persen," kata Kepala Dinkes Kota Bekasi, Tanti Rohilawati di acara coffee morning di kantor Dinkes Kota Bekasi, Jawa Barat, Selasa (08/8/2023).
Sayangnya, kata dia, kemudahan akses itu tidak dimanfaatkan oleh masyarakat. Karena pada faktanya, untuk data masyarakat yang sudah memiliki jaminan kesehatan hanya sekitar 0,02 persen. "Perlu sosialisasi kembali untuk mencapai skala 100 persen," kata Tanti.
Untuk itu, Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi akan kembali menyosialisasikan jaminan kesehatan maupun ketenagakerjaan yang harus dimiliki setiap warga. Kepemilikan jaminan kesehatan dan ketenagakerjaan merupakan perintah undang-undang.
"Mungkin masyarakat yang belum memiliki BPJS belum mengupdate dari digitalnya dan inilah tugas dari pemerintah," ucap Tanti.
Pihaknya memastikan, BPJS Kesehatan sudah terkoneksi dengan nomor induk kependudukan (NIK), yang secara otomatis akan terintegrasi dengan masing masing kecamatan di Kota Bekasi. Untuk itu, masyarakat Kota Bekasi tak perlu khawatir terkait layanan kesehatan.
Selama yang bersangkutan sudah bekerja, menurut Tanti, pasti sudah terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan. "Kemungkinan masyarakat belum tau adanya integritas tersebut bahwa jaminan kesehatan sudah tercover dari Pemerintah Kota Bekasi," ujar Tanti.
Asisten daerah Pembangunan dan Kesejahteraan Masyarakat, Innayatullah mengucapkan terima kasih atas terjalinnya sinergitas antara Pemkot Bekasi dan BPJS Kesehatan maupun Ketenagakerjaan. Dia pun mendorong agar kerja sama lintas instansi terus digalakkan karena memberikan dampak positif bagi masyarakat.
"Kegiatan ini bisa memberikan informasi valid kepada masyarakat luas," kata Innayatullah. Dia memastikan, media massa merupakan mitra pemerintah, baik di daerah maupun di pusat dalam memberikan sebuah informasi kepada masyarakat.
Untuk itu, ia mengajak awak media perlu menggencarkan sosialisasi program pemerintah. "Contohnya yang perlu disampaikan bahwa Pemerintah Kota Bekasi akan memberikan jaminan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan," ujar Innayatullah.
Ikuti Whatsapp Channel Republika