REPUBLIKA.CO.ID, NEW YORK -- Sebagai negara yang terdiri atas lebih dari 17.000 kepulauan, upaya perlindungan jaminan kesehatan bagi seluruh penduduk baru menjadi fokus Indonesia melalui penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada tahun 2014. 

Dalam rentang waktu kurang dari 10 tahun, lebih dari 94 persen penduduk Indonesia telah terdaftar Program JKN. Hal ini menjadikan Indonesia sebagai negara tercepat berprogres menuju Universal Health Coverage (UHC), mengalahkan negara-negara Eropa yang rata-rata membutuhkan puluhan tahun untuk menjamin penduduknya.

“Hingga 15 September 2023, jumlah masyarakat yang telah menerima perlindungan Program JKN mencapai 263 juta orang atau 94,23 persen dari total penduduk Indonesia. Saat ini tantangannya adalah bagaimana menyediakan layanan kesehatan bagi semua pesertanya,” kata Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ghufron Mukti yang tampil sebagai perwakilan dari Indonesia dalam acara United Nations High-level Meeting on Universal Health Coverage di New York, Kamis (21/09).

Ghufron juga menjelaskan mengenai pelayanan kesehatan Program JKN yang mencakup pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Untuk mendukung penyelenggaraan Program JKN, saat ini BPJS Kesehatan bekerja sama dengan total 23.592 Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) seperti Puskesmas, Klinik, Dokter Praktik Perorangan, dan 3.004 Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL) seperti rumah sakit dan klinik utama. 

Dari angka tersebut, ada 63 persen atau 17.189 fasilitas kesehatan milik swasta yang menjadi mitra BPJS Kesehatan. Ghufron pun menegaskan bahwa agar peserta JKN memperoleh layanan berkualitas, BPJS Kesehatan hanya bekerja sama dengan penyedia layanan kesehatan yang lolos seleksi credentialing maupun recredentialing. Untuk melayani pelayanan kesehatan dasar hingga ke pelosok, beberapa rumah sakit terapung juga dikontrak oleh BPJS Kesehatan. 

“Kami juga berkomitmen dalam menghadirkan terobosan kerja sama dengan Rumah Sakit Bergerak, dengan harapan memberikan kemudahan dalam membuka akses layanan bagi peserta JKN. Ke depannya, pelayanan antar wilayah akan menjadi suatu langkah besar dalam melayani daerah-daerah terpencil yang sebelumnya menghadapi kesulitan dalam mengakses perawatan di rumah sakit,” kata Ghufron yang saat ini juga menjabat Ketua TC Health International Social Security Association (ISSA) beranggotakan 160 negara.

Ghufron pun menerangkan bahwa pemanfaatan pelayanan kesehatan oleh peserta JKN kian meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2022, tercatat total pemanfaatan layanan kesehatan mencapai 502,9 juta, artinya ada 1,4 juta pemanfaatan layanan setiap harinya. Menurut Ghufron, Program JKN menekankan upaya promotif preventif karena merupakan tulang punggung sistem kesehatan nasional. 

“Oleh karena itu, beberapa program untuk meningkatkan promosi dan pencegahan antara lain pemeriksaan kesehatan, program penanganan penyakit, dan telekonsultasi. BPJS Kesehatan juga mengembangkan sistem informasi untuk membuat aplikasi bernama i-Care JKN, sebuah program yang dirancang agar petugas kesehatan dapat berkoordinasi satu sama lain, menganalisis data medis, memantau pasien secara komprehensif, dan menentukan pengobatan lebih lanjut yang efektif,” ungkapnya.

Pertemuan Tingkat Tinggi tersebut juga dihadiri oleh para perwakilan sekitar 150 negara di dunia, mulai dari Swiss, Jepang, Inggris, Thailand, Mesir, Brazil, Afrika Selatan, Prancis, China, Korea, Finlandia, Selandia Baru, dan sebagainya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika