REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sebanyak 38 ketua DPD Partai Golkar se-Indonesia berkumpul dengan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto di Nusa Dua, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, pada Ahad (30/7/2023). Usai forum tersebut, salah satu poin yang disampaikan adalah komitmen partai berlambang pohon beringin itu bersama Presiden Joko Widodo (Jokowi).
"Kami menegaskan bahwa Partai Golkar ini adalah bagian dari koalisi pemerintahan Pak Jokowi. Oleh karena itu, kami selalu mendorong penuh agar Pak Airlangga tetap dari awal sampai akhir bersama-sama dan satu bersama Pak Jokowi, juga termasuk menghadapi agenda pilpres," ujar Wakil Ketua Umum DPP Golkar, Ahmad Doli Kurnia Tandjung lewat keterangan videonya di Jakarta, Senin (31/7/2023).
"Kami ini semua pakai seragam sama, ini seragam baru kami pakai loreng-loreng. Ini menunjukkan bahwa kami siap tempur di lapangan," ujar Doli menambahkan.
Seluruh ketua DPD Partai Golkar se-Indonesia juga tegas menolak wacana musyawarah nasional (munaslub) untuk mengganti ketua umum. Nama Bahlil Lahadalia dan Luhut Binsar Pandjaitan disebut-sebut siap menjadi ketua umum Golkar.
Berkumpulnya 38 ketua DPD Partai Golkar itu juga menjadi forum konsolidasi untuk pemenangan pemilihan umum (Pemilu) 2024. "Kami ingin menegaskan kalau ada yang mengatakan bahwa isu munaslub itu diusulkan oleh dua per tiga, kami nyatakan 100 persen kami di sini menolak munaslub," ujar Doli.
Seluruh DPD Partai Golkar se-Indonesia juga menegaskan komitmennya di bawah kepemimpiann Airlangga. Mereka ingin, konsolidasi jelang kontestasi nasional terganggu karena isu munaslub yang digulirkan sejumlah pihak.
"Kami ini adalah Partai Golkar, partai tertua di Indonesia, partai ini besar karena kami semua committed, kami punya komitmen satu komando di bawah kepemimpinan Pak Airlangga Hartarto untuk menyelesaikan semua agenda selama lima tahun ini," ujar ketua Komisi II DPR itu.
Sebelumnya, politikus senior Partai Golkar, Idrus Marham mendorong agar Airlangga Hartarto mundur dari kursi ketua umum Partai Golkar. Ada empat hal yang membuat dirinya mendorong agar Airlangga mundur dari posisi tersebut.
"(Pertama) Untuk DPD I kesadaran bersama untuk memahami kondisi objektifnya Partai Golkar hari ini, dilihat dalam beberapa hal, kepemimpinan tidak lagi produktif," ujar Idrus di sebuah restoran kawasan Senayan, Jakarta Pusat.
Kedua, kini Airlangga sebagai Menteri Koordinator Perekonomian terseret kasus dalam kasus dugaan korupsi ekspor crude palm oil (CPO). Menurut Idrus, hal tersebut semakin membuat Partai Golkar dalam situasi politik yang bermasalah.
Ketiga, Airlangga seakan menyebut Presiden Jokowi melindunginya terkait kasus yang menimpanya. Padahal pernyataan Jokowi sudah jelas, para pembantunya di Kabinet Indonesia Maju harus taat terhadap proses hukum yang berlaku.
"Kemudian yang keempat, yang saya katakan tadi, yaitu negosiasi-negosiasi politik yang dilakukan itu cenderung manipulatif dalam arti untuk memproteksi diri," ujar Idrus.
Ikuti Whatsapp Channel Republika