REPUBLIKA.CO.ID, BANTUL -- Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta tahun ini menangani 84 koperasi tidak sehat. Salah satu penyebabnya karena kepengurusan organisasi sudah tidak aktif.

Kepala Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Bantul Agus Sulistiyana mengatakan, dalam misi ketiga Bantul yang ingin mewujudkan masyarakat harmonis, sejahtera dan berkeadilan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 itu, salah satunya dengan memberdayakan potensi lokal.

"Salah satu potensi lokal itu koperasi. Jumlah koperasi kita ada 359 koperasi, meskipun kalau dari sisi kuantitas itu potensi, tapi dari sisi kualitas ini yang perlu kita garap karena ada 84 koperasi tidak sehat, bahkan perlu penanganan serius," katanya, Senin (24/7/2023).

Ia mengatakan, koperasi tersebut tidak sehat karena kepengurusan yang sudah sepuh. Bahkan, dari kepengurusan itu ada yang sudah tidak aktif lagi mengelola dan menjalankan.

Ketidakaktifan bisa dilihat ketika tidak pernah adakan RAT (Rapat Anggota Tahunan) dan sebagainya. "Kami sudah petakan tahun ini, kami akan membubarkan kira-kira dari 84 koperasi itu mana yang bisa dibubarkan, mana yang bisa disuntik, sehingga nanti akan menjadi kelompok yang sehat," katanya.

Ia mengatakan, pentingnya menggarap dan upaya menyelamatkan koperasi yang tidak sehat karena koperasi tidak hanya membantu permodalan bagi UKM, tapi koperasi ada yang koperasi produsen dan konsumen.

"Koperasi sektor riil itu konsumen produsen. Ini yang baru kita dorong karena kalau hanya koperasi simpan pinjam kalah dengan perbankan," katanya.

Ia mengatakan hal itu bertujuan menyiapkan ketika produk produk usaha kecil menengah dan industri kecil menengah (UKM/IKM) akan diekspor kontinyuitas produk terjaga.

"Karena kalau orang per orang, UKM itu tidak bisa kontinyu produknya. Maka, ketika bergabung dalam satu wadah koperasi, selain bisa kontinyu, koperasi juga bisa menyiapkan bahan baku," katanya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika