REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat politik dari Universitas Al Azhar Indonesia, Andriadi Achmad, merespons politik balas budi yang ditunjukan Presiden Joko Widodo dengan menunjuk Ketua Umum Relawan Pro Jokowi Budi Arie Setiadi sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika. Andriadi tidak mempersoalkan Jokowi yang mengakomodasi relawan untuk masuk di jajaran kabinet Pemerintahan sepanjang memiliki kompetensi.
"Sebetulnya tidak ada persoalan ketua relawan atau tim sukses atau kader parpol koalisi menjadi menteri di kabinet presiden terpilih asalkan yang bersangkutan memiliki kompetensi dibidang tersebut," ujar Andriadi dalam keterangannya, Selasa (18/7/2023).
Hal ini kata Andriadi, kursi menteri mengurusi banyak hal dan kepentingan masyarakat banyak. Karena itu, penunjukan ini benar-benar dipertimbangkan matang oleh Jokowi.
"Karena yang diurus ini bukan hal sepele dan kecil. Akan tetapi, persoalan besar terkait dengan hajat masyarakat, bangsa dan negara," ujar Direktur Eksekutif Nusantara Institute Political Communication Studies and Research Centre (PolCom SRC).
Sebab, kata dia, jika pengangkatan menteri dari relawan, tim sukses atau mitra parpol koalisi adalah kader yang tidak kompeten maka akan merugikan negara dan masyarakat. Selain itu, pengangkatan ini juga akan mencederai perpolitikan ke depan.
"Jangan hanya sekadar balas jasa politik dengan membagi-bagikan kekuasaan, maka jelas mencederai dan bahkan preseden buruk bagi perpolitikan kita ke depan," ujarnya.
Terkait penunjukan Budi Arie yang dinilai sebagai bagian strategi Pilpres 2024, Andriadi pun mengaitkan pernyataan Jokowi tentang cawe-cawe yang dilakukan untuk kepentingan negara. Menurutnya, Jokowi coba mengaburkan makna cawe-cawe lebih bermakna negatif menjadi bermakna positif asalkan untuk kepentingan negara.
"Dalam hal ini, bila kita hubungkan langkah Jokowi dengan pengangkatan Budi Arie sebagai Menteri Kominfo adalah untuk memuluskan langkah cawe-cawenya mendukung salah satu bacapres. Kita ketahui bahwa Budi Arie adalah Ketua Umum Relawan Projo, saat ini Projo mendukung bacapres Prabowo," ujarnya,
Dia menilai, mestinya Jokowi berada pada posisi netral atau tidak meng-endorse bacapres tertentu dan mendiskreditkan bacapres lainnya. Akan tetapi, pernyataan Jokowi cawe-cawe yang dilakukan Jokowi ini akan merusak jalannya demokrasi.
"Hemat saya Jokowi sampai pilpres 2024 mendatang, berada di antara kedua bacapres Ganjar dan Prabowo. Sehingga, siapa pun pemenang Pilpres 2024 di antara keduanya, ada peran dan jasa Jokowi," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
