REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat Politik dari Universitas Al Azhar Indonesia Ujang Komarudin menilai penunjukkan Ketua Umum Relawan Pro Jokowi (Projo) Budi Arie Setiadi sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika tak lepas dari bagian strategi Presiden Joko Widodo untuk Pemilihan Presiden 2024.
Ujang menilai, posisi Menkominfo sebagai corong Pemerintah dinilai vital dan strategis untuk menjadi instrumen Pemerintah maupun Jokowi dalam kontestasi mendatang.
"Ya bisa jadi, posisi Kominfo itu sangat penting ya karena menjadi corong pemerintah menjadi corong Jokowi dalam konteks persoalan kerja-kerja kenegaraan maupun kerja kerja politik soal Pilpres soal pemilu juga,\" ujar Ujang dalam keterangannya, Selasa (18/7/2023).
Meskipun lembaga pemerintah harus netral dari unsur berbau politik, tetapi Ujang menilai, institusi pemerintah tidak lepas dari kepentingan dari pimpinan pemerintahannya. Kominfo kata Ujang, bisa dijadikan alat komunikasi publik dari Jokowi dan kelompoknya terkait citra kerja pemerintahan termasuk Pilpres.
Apalagi, jika Presiden Jokowi mendukung pasangan calon tertentu di Pilpres mendatang. "Saya sih melihat dijadikannya Budi Arie Setiadi adalah bagian daripada mungkin juga untuk menjadi instrumen endorse untuk mendukung calon-calon tertentu yang didukung oleh oleh Jokowi, bisa jadi," ujarnya.
Menurutnya, upaya ini bisa dilakukan secara terangan-terangan maupun secara tersembunyi. Yang terpenting kata dia, pesan kepada masyarakat tersampaikan.
"Saya sih melihatnya ya karena kita itu dalam politik itu melihat apa yang di belakang layar, maka bisa jadi politik yang di belakang layar soal kementerian itu bisa jadi corong untuk endorse meng-endorse bisa saja dilakukan seperti itu tetapi ya mudah-mudahan tidak," ujarnya.
Sebelumnya, Menkominfo baru Budi Arie Setiadi usai dilantik Senin (17/7/2023) kemarin menyebut mendapatkan pesan dari Presiden Jokowi agar dirinya bersama dengan jajaran kabinet Indonesia Maju membangun narasi Pemilu 2024.
"Ini pesan dari Pak Presiden khusus bagaimana nanti bersama pak Menko Bagaimana membangun narasi Pemilu damai 2024," ujar Budi Arie dikutip pada Selasa (18/7/2023).
Dia melanjutkan, Presiden Jokowi juga mengamanatkan agar terus melakukan pemerataan infrastruktur digital, pengendalian platform digital, memperkuat ekosistem digital serta talenta digital.
"Karena bandwidth untuk rakyat itu penting jangan sampai rakyat Indonesia ini tidak memiliki akses terhadap digitalisasi. Kita optimis Indonesia maju seperti yang dicanangkan Pak Presiden ini bisa kita wujudkan dalam gerak langkah di Kementerian Komunikasi dan Informatika," ujarnya.
Budi Arie menjelaskan arahan khusus dari Presiden Joko Widodo yang berkaitan dengan ekosistem digital yang menjadi salah satu tanggung jawab Kementerian Kominfo.
Mengenai ekosistem digital, menurutnya, ada dua hal yang menjadi perhatian yakni pembangunan infrasruktur digital dan koordinasi dengan ekosistem. Selain itu, Budi Arie juga menilai banyak tantangan yang berkaitan dengan perkembangan teknologi internet of things, cloud computing dan atificial intelegence.
“Komunikasi dan informatika bukan tempat yang baru bagi saya. Namun di tengah perkembangan yang begitu pesat, tantangan kita banyak sekali soal infrastruktur digital dan yang kedua soal nagaimana platform plafon yang meresahkan masyarakat juga harus kita bereskan,” ujar Ketua Umum Relawan Pro Jokowi tersebut.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
