Senin 17 Jul 2023 16:40 WIB

Puluhan Warga Desa Wadas Masih Tolak Proyek Bendungan Bener, Ini Kata Ganjar

Ganjar mengatakan masih terdapat persoalan karena adanya overlap data tanah.

Rep: Dedy Darmawan Nasution/ Red: Lida Puspaningtyas
Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto bersama Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo dalam konferensi pers bersama di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat, Senin (17/7/2023).
Foto: Republika/Dedy Darmawan
Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto bersama Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo dalam konferensi pers bersama di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat, Senin (17/7/2023).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sejumlah warga Desa Wadas diketahui masih menolak kegiatan penggalian tambang Andesit untuk pengadaan tanah galian sebagai bahan baku proyek pembangunan Bendungan Bener. Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, pun mengaku telah bertemu dengan para warga untuk mencari solusi penyelesaian secara baik.

“Teman-teman yang menolak sudah ketemu dengan saya dan kita bicara bagaimana cara menyelesaikan yang baik. Tapi seandainya ada yang belum tidak apa-apa, silakan disampaikan secara terbuka,” kata Ganjar dalam konferensi pers di Kemenko Perekonomian, Senin (17/7/2023).

Ganjar menuturkan, semua aspirasi warga dicatat secara baik. Pihaknya ingin agar ada komunikasi secara formal agar semua persoalan dapat menemui titik terang dan pembicaraan warga dengan pemerintah bisa terus bejalan.

Tercatat ada sekitar 51 kepala keluarga (KK) yang menginginkan musyawarah bersama. Sementara ada sembilan KK lainnya yang belum bisa mengikuti musyawarah karena ada yang tinggal di luar Jawa.

Lebih lanjut, Ganjar menyampaikan, seluruh tanah warga Desa Wadas yang terdampak proyek tambang untuk Bendungan Bener sejatinya telah diukur oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) sebagai tahapan proses penggantian.

"Kalau mereka yang diukur dengan BPN semua sudah diukur 100 persen, maka saya senang sekali ketika kemudian mereka semuanya mau diukur, mau diukur itu buat saya sudah bagus," ujarnya.

Hanya saja, ia mengatakan masih terdapat persoalan karena adanya overlap data tanah. Ganjar mencatat, terdapat masalah saat pengukuran awal karena masih tetap ada yang belum setuju hasil pengukuran karena sejumlah warga tak ikut menyaksikan.

“Maka ada batas yang sekarang agak overlay, ini beberapa coba kita selesaikan. InsyaAllah sebentar lagi selesai dan Alhamdulillah sudah 100 persen kita ukur semua,” kata dia.

Pihaknya pun terus melakukan pendekatan secara persuasif dengan memenuhi permintaan warga. Ia menyebut, ada warga yang meminta perbaikan terhadap fasilitas publik seperti infrastuktur jalan. Selain itu, ada pula yang meminta pelatihan UMKM bagi warga setempat.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement