Alasan Penyelenggara Akhirnya Batalkan Acara Temu Komunitas LGBT Se-ASEAN di Jakarta

Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH Cholil Nafis sebelumnya menolak dengan tegas rencana acara kumpul komunitas LGBT se-ASEAN di Jakarta.

"Astaghfirullah. Ini sudah menyimpang terus masih mengampanyekan lagi. Saya selamanya menolak penyimpangan ini, khususnya di Indonesia," ujar dia dalam cuitan di akun Twitter pribadinya, dikutip Republika, Selasa (11/7/2023).

"Jangan sampai dianggap normal apalagi dilegalkan. Ini bertentangan dengan agama, Pancasila dan kenormalan manusia. Tolak!" lanjut Kiai Nafis.

Wakil Ketua Umum MUI, Buya Anwar Abbas mengatakan, jika agenda tersebut benar-benar digelar di Jakarta, maka pemerintah telah melanggar ketentuan.

“Kalau benar aktivis LGBT se-Asean akan melaksanakan pertemuan di Jakarta, lalu oleh pemerintah diperkenankan maka berarti pemerintah telah melanggar ketentuan yang telah ditetapkan oleh konstitusi,” ujar Buya Anwar dalam keterangan tertulis yang diterima Republika, Selasa (11/7/2023).

Dia menjelaskan, dalam pasal 29 ayat 1 UUD 1945 telah dinyatakan bahwa negara berdasar atas ketuhanan Yang Maha Esa. Oleh karena itu, menurut dia, sebagai konsekwensi logis dari pasal tersebut pemerintah tidak boleh memberi izin terhadap suatu kegiatan yang dilakukan di negeri ini yang bertentangan dengan nilai-nilai dari ajaran agama.

“Apalagi dari enam agama yang diakui di negeri ini yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha dan Konghucu tidak ada satupun dari agama-agama tersebut yang mentolerir praktik LGBT,” ucap Buya Anwar.

Karena itu, tambah dia, MUI mengimbau kepada pemerintah untuk tidak memberikan izin kepada kaum LGBT tersebut. “Untuk itu MUI mengingatkan dan mengimbau pihak pemerintah agar jangan memperkenankan dan memberi izin terhadap diselenggarakannya acara tersebut,” kata Ketua PP Muhammadiyah ini.