REPUBLIKA.CO.ID, MAKASSAR -- PT Pos Indonesia (Persero) menyalurkan bansos sembako dan PKH tahap 2 di Makassar, Sulawesi Selatan, dengan kenaikan jumlah keluarga penerima manfaat (KPM) 300 persen.
“Alokasi di KCU Makassar tahap 1 sebanyak 8.326 KPM. Tahap 2 sekitar 21 ribu. Ada peningkatan kurang lebih 300 persen,” kata Firman Taufik selaku Satgas Bansos KCU Makassar dalam keterangannya yang diterima Republika.co.id, Rabu (12/7/2023).
Mengalami lonjakan KPM cukup tinggi, Firman menyebutkan, pihaknya tak mengalami kendala dalam penyaluran. Guna memastikan bansos tersalurkan dengan cepat dan tepat sasaran, dilakukan penambahan jumlah petugas juru bayar dan jumlah titik penyaluran.
“Pada prinsipnya kita ingin pembayaran dilakukan dengan cepat agar dana bisa diterima KPM. Kaitannya dengan itu jika jumlahnya melebihi ekspektasi di awal, man power (petugas juru bayar) akan kita tambah, titik bayar ditambah disesuaikan dengan domisili KPM. Sehingga, KPM tidak perlu keluar ongkos banyak untuk ke titik penyaluran. Tahap 2 perlu kita susun kembali bahwa ketika jumlah KPM banyak akan kita tambah titik pembayaran sehingga bisa dapat tersalurkan,” katanya.
Adapun metode penyaluran yang digunakan melalui tiga cara, yakni dibagikan di Kantor Pos, komunitas, dan diantarkan langsung ke rumah KPM bagi lansia, penyandang disabilitas, maupun yang sedang sakit.
Dengan menerapkan cara tersebut, penyaluran bansos sembako dan PKH dapat berjalan sesuai target. “Persentasi pembayaran jelang Iduladha 75 persen sehingga mayoritas KPM menerima dana sebelum Idul Adha,” ujarnya.
Selain berpegang pada prinsip penyaluran cepat dan tepat, Pos Indonesia juga mengedepankan akuntabilitas sehingga data tersalurkan dapat dipertanggungjawabkan kepada pemberi kerja, dalam hal ini Kementerian Sosial (Kemensos). Untuk itu, Pos Indonesia membekali petugas juru bayar dengan aplikasi PGC (Pos Giro Cash) agar setiap penyaluran dapat dilaporkan real time.
“Pembayaran dilakukan melalui aplikasi yang dipegang oleh petugas juru bayar. KPM harus menyediakan dokumen kependudukannya sehingga saat dilakukan pembayaran tidak menemui kendala. Aplikasi kami dilengkapi geotagging dan memotret wajah maupun rumah penerima,” ujarnya.
Mengenai penggunaan aplikasi tersebut disebutkan Firman, menjadi keunggulan layanan yang diberikan Pos Indonesia. Beberapa kelebihan kenapa pembayaran dilakukan melalui PT Pos, yaitu pembayaran dilakukan melalui platform digital yang terhubung ke database. Sehingga, realisasi bayar pada hari itu bisa diketahui oleh pihak pemberi kerja, dalam hal ini Kemensos.
"Di aplikasi kita dilengkapi foto penerima sehingga kecil kemungkinan terjadi salah bayar, pembayaran oleh PT Pos tanpa potongan satu sen pun, jika KPM kondisi tidak memungkinkan mengambil dana cukup dilaporkan ke pihak kami dan akan kami lakukan kunjungan ke rumah KPM untuk pembayaran,” katanya.
Penyaluran bansos oleh Pos Indonesia ini ternyata sangat dinantikan para KPM. Petugas juru bayar KCU Makassar Syaiful Rachman menyebutkan, warga penerima bansos sangat bersyukur bisa menerima bantuan berapa pun nominalnya.
“Sekecil apa pun bantuan yang diberikan pemerintah, warga bersyukur sekali. Mereka berharap bantuan terus berlanjut di tahap berikutnya karena berdampak terhadap kehidupan KPM,” ujar Syaiful.
Sepanjang pengalamannya mengantarkan bansos, Syaiful mengakui penerima bantuan sudah sesuai. Hal ini tampak dari kondisi rumah penerima.
“Sejauh ini semua KPM yang saya temui pantas menerima bansos. Saya lihat dari kondisi rumahnya dan pekerjaan KPM. Mereka juga senang. Bahkan pernah ada lansia menangis dan memeluk saya sambil mengucapkan terima kasih kepada saya dan pemerintah,” katanya.
Penuturan Syaiful itu selaras dengan respons para KPM seusai menerima bansos sembako dan PKH. Mereka sangat terbantu untuk meringankan biaya hidup.
“Bantuan dari pemerintah alhamdulillah bisa untuk menyambung hidup,” kata Marsini, KPM dari Kelurahan Kunjung Mae, Kecamatan Mariso, Kota Makasar.
Sehari-hari Marsini bekerja di Dinas Kebersihan sebagai penyapu jalan. Selesai bekerja jam 5 sore, ia lanjut mengurus lima anak. Suami Marsini sudah meninggal 10 tahun lalu.
“Dari gaji dicukup-cukupi, meski enggak cukup. Tadi petugas Pos datang mengantar bansos PKH Rp 1,2 juta. Bantuan tidak dipersulit, hanya diminta KK dan KTP untuk memastikan data penerima. Tidak ada potongan dana, pelayanan pun baik,” katanya.
Marsini berharap, akan terus menerima bantuan dari pemerintah karena dapat digunakan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari.
“Saya senang sekali bisa terima bantuan, ada tambahan untuk biaya hidup. Mudah-mudahan bantuan terus berlanjut karena bisa untuk beli sembako, beras, membantu kebutuhan anak-anak sekolah juga. Saya juga ada cucu satu umur 9 bulan, perlu biaya juga karena anak kerja serabutan,” ujarnya.
KPM lainnya, Tia Dg Pa'ja, menerima bansos sembako senilai Rp 600 ribu dengan cara diantarkan langsung oleh petugas Pos ke rumah.
“Terima bansos diantarkan oleh petugas Pos ke rumah. Ditanya dokumen KK dan KTP dicocokkan dengan NIK. Kemudian saya dipotret. Terima bansos Rp 600 ribu untuk belanja sehari-hari. Saya juga harus bayar sewa rumah Rp 500 ribu per bulan,” kata Tia.
Pekerjaan Tia sehari-hanya mengurus rumah tangga. Anaknya yang masih bersekolah saat ini tersisa satu orang, duduk di kelas 6 sekolah dasar. Untuk biaya hidup, Tia mengandalkan kiriman uang dari suami yang bekerja di luar kota.
“Suami kerja buruh harian di Ambon, kadang kirim uang, kadang tidak. Tidak tahu dia benar kerja atau tidak di sana karena kita tidak lihat. Saya kadang masak, kadang tidak. Voucer listrik habis, terpaksa pinjam uang sama tetangga,” ujarnya.
Dengan adanya bantuan dari Kemensos yang disalurkan melalui Pos Indonesia ini, Tia senang dan bersyukur. Terlebih, dana bansos diterimanya dengan cara diantarkan langsung ke rumah.
“Saya lebih senang bantuan diantarkan oleh petugas Pos daripada ambil ke ATM rumit, mesti antre. Terima kasih pemerintah, terima kasih Pos Indonesia,” katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika