Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto membantah kabar digelarnya rapat Dewan Pakar Partai Golkar untuk membahas evaluasi hasil munas. Menurut Airlangga, agenda rapat tersebut bukan untuk mengevaluasi hasil munas yang menetapkan Airlangga sebagai bakal calon presiden di pilpres 2024.
"Nggak ada, agendanya bukan itu," kata Airlangga di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (10/7/2023).
Karena itu, ia menegaskan rapat tersebut tidak digelar untuk melengserkan dirinya. "Nggak ada itu (mengganti Airlangga). Tidak ada, tidak ada," tambahnya.
Airlangga menyampaikan, forum tertinggi Partai Golkar adalah rakernas, rapim, dan munas. Ia pun memastikan, Partai Golkar saat ini masih tetap solid.
Sedangkan terkait nasib Koalisi Indonesia Bersatu yang hingga kini masih belum jelas, Airlangga meminta agar sabar menunggu keputusan selanjutnya.
"KIB, tunggu dulu, sabar, sabar menanti," ujar dia.
Seperti diketahui, Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) bisa dibilang dalam ketidakpastian setelah PPP merapat ke koalisi pendukung Ganjar Pranowo sebagai bakal calon presiden (capres) bersama PDI Perjuangan. Airlangga pun kemudian membuka penjajakan kerja sama politik dengan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR) yang berisikan Gerindra dan PKB.
Namun, Golkar sempat diultimatum oleh PKB, jika ingin bergabung dengan KKIR, keputusan capres-cawapres tetap di tangan Ketum Gerindra Prabowo Subianto dan Ketum PKB Muhaimin Iskandar. Ultimatum itu menjadi dilematis bagi Airlangga yang sudah dimandatkan oleh partainya sebagai capres pada 2024.
"Ya iyalah (Muhaimin jadi pengantinnya), kan kalau di KKIR itu kan keputusannya itu ada di tangan Pak Prabowo dan Pak Muhaimin. Sehingga tidak bisa sendirian Pak Muhaimin yang memutuskan," ujar Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Jazilul Fawaid, Selasa (20/6/2023).
Ketua DPP PKB, Yusuf Chudlori menegaskan, partainya tetap mendorong Ketua Umumnya maju dalam kontestasi nasional mendatang. Baik sebagai capres ataupun calon wakil presiden (cawapres).
"Untuk tetap menjaga keputusan Muktamar Bali yang menetapkan bahwa Gus Muhaimin harus maju sebagai calon presiden atau wakil presiden. Saya tegaskan sampai hari ini DPP PKB belum ada alternatif, tetap Gus Muhaimin sebagai capres atau cawapres sesuai dengan amanat muktamar di Bali," ujar pria yang akrab disapa Gus Yusuf itu.
Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Lodewijk F Paulus enggan menanggapi ultimatum yang disampaikan PKB jika partai berlambang pohon beringin itu mau bergabung dengan KKIR. Jelasnya, Partai Golkar masih menjalankan amanat rapat pimpinan nasional (Rapimnas) pada 2021 yang mendorong Airlangga Hartarto sebagai capres.
"Saya enggak tahu ya. Namanya Cak Imin kan pasti ada urusan internal mereka," ujar Lodewijk di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (20/6/2023).
"Ya kami tetap, Golkar berjalan sesuai dengan apa yang kita rencanakan dan Partai Golkar sampai saat ini belum berubah dari keputusan Munas 2017 dan Rapimnas 2021 lalu, Airlangga sebagai calon presiden dari Partai Golkar," sambungnya.
Lanjutnya, komunikasi antara Partai Golkar dengan Partai Gerindra dan PKB disebutnya semakin intens jelang pendaftaran pasangan capres-cawapres pada Oktober 2023. Ia hanya menyampaikan, agar semua pihak menunggu pengumuman terkait hal tersebut.
"Kita harus realistis dong (mengusung Airlangga), namanya kita berjuang. Dan sekali lagi itu amanat Munas," ujar Lodewijk.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
