REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Partai Buruh optimistis meraih 30 kursi di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI dalam kontestasi pemilihan umum (pemilu) 2024 mendatang. Hal ini dikatakan Presiden Partai Buruh Said Iqbal setelah menyerahkan berkas perbaikan bakal calon legislatif (Bacaleg) DPR ke Komisi Pemilihan Umum (KPU), Jakarta pada Ahad (9/7/2023).
Said mencatat sekurangnya 580 orang Bacaleg DPR RI di 84 dapil di seluruh Indonesia yang dimajukan oleh Partai Buruh. Selain itu sekurangnya 1.856 orang Bacaleg DPRD Provinsi di 296 dapil di seluruh Indonesia, dan 9.560 orang Bacaleg DPRD kab/kota di 1.713 dapil di seluruh Indonesia.
"Para caleg Partai Buruh di DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kab/Kota tidak ada tokoh publik atau orang yang terkenal, tidak ada artis, tidak ada orang kaya atau cukong, serta tidak ada pengusaha menengah atas," ujar Presiden Partai Buruh Said Iqbal di KPU RI Menteng, Jakarta Pusat kemarin.
"Caleg Partai Buruh berasal dari kelas pekerja, masyarakat bawah, aktivis, pimpinan serikat buruh, pemimpin serikat petani, dan akademisi," imbuh dia.
Bakal caleg, kata dia adalah buruh, petani, nelayan, miskin kota, miskin desa, pekerja rumah tangga, buruh migran, aktivis atau penggiat perempuan dan anak, dosen, guru dan tenaga honorer, buruh informal (tukang becak, sopir, Ojol, pedagang sayur, tukang parkir, ibu jamu gendong, PKL, pelaku UMKM dan MLM), disabilitas, pensiunan, anak milenial dan Gen Z yang ayah ibunya kelas pekerja dan masyarakat kecil lainnya.
"Dalam masa perbaikan ini, Caleg DPR RI yang diganti sebanyak 60 orang dikarenakan ketiadaan biaya, kesibukan buruh perempuan karena mengurus keluarga dan masih bekerja, serta faktor lainnya," terang Said Iqbal.
Partai Buruh menegaskan akan mendedikasikan perjuangannya mewujudkan negara sejahtera (welfare state) dengan bertumpu pada tiga prinsip. Ketiga prinsip tersebut yaitu, satu, kesetaraan kesempatan (kau boleh kaya tapi jangan miskinkan kami).
Dua, redistribusi kekayaan yang adil dan merata (pro subsidi, dan menambah program jaminan sosial yaitu jaminan makanan, jaminan perumahan, jaminan pendidikan, jaminan air bersih, dan jaminan pengangguran). Termasuk anti impor beras, daging, kedelai, garam, dan bahan pokok lainnya. Ketiga, tanggung jawab publik. Meliputi jaminan pengangguran, pelestarian lingkungan, dan penegakan hak asasi.
"Dengan demikian, Partai Buruh siap mengikuti Pemilu 14 Februari 2024 dengan target perolehan 30 kursi DPR RI, 100 kursi DPRD provinsi, dan 700 kursi DPRD kab/kota di seluruh Indonesia," tegasnya.
Adapun janji politik Partai Buruh adalah, gaji naik 15%, outsourcing dihapus, PHK dipersulit, cari kerja gampang, pesangon besar, tanah untuk petani (reforma agraria), anti impor beras, daging, garam (kedaulatan pangan), karyawan kontrak diangkat karyawan tetap. Diantara janji tersebut Partai Buruh akan melindungi perempuan, anak, dan disabilitas, harga sembako dan BBM murah, guru dan tenaga honorer menjadi PNS, gratis perahu dan solar untuk nelayan, dapat dana pensiun, uang kuliah gratis, wajib belajar 15 tahun gratis, hingga BPJS Kesehatan gratis.
Seperti diketahui, latar belakang dari pendirian Partai Buruh yaitu menghapuskan omnibus law UU Cipta Kerja. Sedangkan kepengurusan Partai Buruh di sipol KPU tercatat ada Exco pusat, 38 Exco Provinsi, 487 Exco kab/kota, dan 4.626 Exco kecamatan. Exco di dalam Partai Buruh adalah singkatan dari komite eksekutif.
KPU RI akan menerima perbaikan data persyaratan bakal calon legislatif (bacaleg) dari partai politik peserta pemilihan umum (Pemilu) 2024 hingga pukul 23.59 pada Ahad (9/7/2023). Seluruh partai politik peserta Pemilu 2024 telah mendaftarkan bakal caleg DPR RI, DPRD provinsi, hingga DPRD kabupaten/kota ke KPU pada 1-14 Mei 2024.
KPU kini sedang memverifikasi dokumen persyaratan para caleg itu. Publik baru bisa mengetahui nama-nama dari puluhan ribu bakal caleg itu pada 19 Agustus 2023.
Ikuti Whatsapp Channel Republika