REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Wakil Presiden KH Ma'ruf tidak mempermasalahkan ada puluhan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang akan mengundurkan diri dari jabatannya demi menjadi bakal calon anggota legislatif (caleg) Pemilu 2024. Berdasarkan data Kementerian Dalam Negeri, ada 44 pimpinan daerah mulai tingkat gubernur, bupati, dan wakil wali kota hendak mundur untuk menjadi bacaleg.
"Saya kira yang pertama tentu kita berpikir aturannya itu boleh apa tidak? Saya kira sepanjang itu tidak ada larangan, itu kan tidak ada masalah," ujar Kiai Ma'ruf dalam keterangan persnya di sela kunjungan kerja seperti dibagikan Sekretariat Wakil Presiden, Jumat (7/7/2023).
Kiai Ma'ruf juga merespon banyaknya kritikan publik yang menilai kursi kepala daerah hanya menjadi batu loncatan. Menurutnya, sah-sah saja penilaian tersebut. Namun demikian, terdapat aturan yang membolehkannnya.
"Bahwa ada kemudian kecurigaan itu boleh saja tapi yang penting tidak melanggar aturannya," ujarnya.
Saat ini kata dia, Pemerintah pun telah mengantisipasi kekosongan pimpinan jika para kepala daerah ini resmi mengundurkan diri. Salah satunya dengan menyiapkan pimpinan sementara untuk mengisi kekosongan kepala daerah.
"Kemungkinan nanti terjadi kekosongan, pemerintah sudah harus menyiapkan lebih awal untuk pejabat-pejabatnya supaya pelayanan masyarakat tidak terganggu. itu saya kira akan diantisipasi," ujar Kiai Ma'ruf.
Sebanyak 44 kepala daerah dan wakil kepala daerah mengundurkan diri demi menjadi bakal calon anggota legislatif (caleg) Pemilu 2024. Mereka terdiri atas gubernur, bupati, dan wakil wali kota.
"Berdasarkan data Kementerian Dalam Negeri, ada 44 kepala daerah/wakil kepala daerah yang mundur untuk menjadi bacaleg," kata Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kemendagri Benni Irwan kepada Republika, Rabu (28/6/2023).
Benni tak mengungkapkan identitas 44 kepala daerah dan wakil kepala daerah itu. Namun, kata Benny, 44 kepala daerah yang telah mengajukan surat pengunduran diri itu akan tetap menjabat seperti biasa sampai Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menetapkan nama mereka dalam daftar calon tetap (DCT) Pemilu 2024 pada 4 November 2023.
"Mereka tidak diganti sampai mereka ditetapkan sebagai Calon dalam DCT," ujar Benni.
Kendati begitu, sebelumnya sudah terungkap sejumlah nama seperti Gubernur Nusa Tenggara (NTT) Viktor Laiskodat yang mundur untuk menjadi bakal caleg DPR dari Partai Nasdem.
Di Provinsi Banten, ada tiga kepala daerah yang mundur demi nyaleg. Mereka adalah Bupati Lebak Iti Octavia Jayabaya, Wakil Bupati Lebak Ade Sumardi, dan Wakil Wali Kota Serang Subadri Ushuludin.
Ikuti Whatsapp Channel Republika