REPUBLIKA.CO.ID, BOGOR — Wali Kota Bogor, Bima Arya Sugiarto, melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke lapangan usai menerima laporan dugaan kecurangan dalam sistem zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di SMA negeri. Ia pun menemukan berbagai macam indikasi manipulasi Kartu Keluarga (KK) di sekitar SMA Negeri 1 Bogor.
Pantauan Republika saat sidak, Bima Arya mendatangi rumah-rumah yang tertera di dalamnya nama calon peserta didik SMAN 1 Bogor. Rumah tersebut terletak di Gang Selot, Kelurahan Paledang, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor atau di dekat SMAN 1 Bogor.
Dalam sidak tersebut, Bima Arya menemukan ada indekos yang terdapat nama calon peserta didik SMAN 1 Bogor. Namun ternyata yang tinggal di indekos tersebut hanya beberapa karyawan bank, dan tidak terdapat warga usia sekolah.
Selain itu, ada beberapa rumah warga yang juga didatangi Bima Arya lantaran tertera nama calon peserta didik SMAN 1 Bogor. Tetapi saat diklarifikasi, pemilik rumah bahkan tidak mengenal nama yang disebut Bima Arya.
“Kami sudah cek tadi ada beberapa rumah yang ditemukan nama anak itu dan ada yang mencurigakan juga. Ada koordinatnya dekat, tetapi mendaftarnya alamatnya itu jauh,” kata Bima Arya kepada awak media, Kamis (6/7/2023).
Lebih lanjut, Bima Arya menyebutkan, ada hampir 300 aduan yang berisi berbagai macam indikasi manipulasi KK. Rata-rata keluhan yang disampaikan masyarakat ialah merasa dikalahkan oleh orang yang sebenarnya tidak tinggal di dekat sekolah yang menjadi sasaran.
“Ada yang pindah KK, ada yang KK nya yang ditambahkan, ada yang betul-betul palsu. Nanti akan kita listing semua indikasi itu, banyak,” jelasnya.
Dari hasil pantauannya, sebagian besar pemilik rumah tidak mengetahui jika KK-nya dimanipulasi. Namun Bima Arya akan melakukan kroscek lebih jauh, mengingat ada 300 aduan masuk yang kemungkinan ada kasus yang berbeda-beda.
Di samping itu, Bima Arya pun geram melihat fenomena ini. Sebab permainan ini menurutnya sangat berpengaruh kepada masa depan anak-anak.
Sebagai contoh, kata dia, ada salah seorang calon peserta didik yang rumahnya sangat dekat dengan sekolah. Namun dikalahkan oleh orang yang memanipulasi alamat dan KK, sehingga dekat dengan sekolah yang dituju.
Dari hasil pemeriksaannya, di daerah sekitar SMAN 1 Bogor, jumlah anak usia sekolah SMA tidak sampai 20 orang. Namun, ketika dilihat di laman PPDB, ada ratusan pendaftar yang menyasar SMAN 1 Bogor yang merupakan sekolah favorit di Kota Bogor ini.
“Iya bagi saya keterlaluan ya, kalau masih ada yang main-main masa depan orang. Kalau seperti ini kan nggak bener sistem zonasi ini, yang masuk sekolah di pusat kota ini ya sebagian besar dari justru yang rumahnya jauh, bahkan ada yang dari pinggiran,” kata dia.
Sebelumnya, diberitakan sistem zonasi pada PPDB SMA Negeri 1 Bogor tengah viral di media sosial, dan disebut telah menerima peserta didik di luar zonasi yang ditentukan. Dewan Pendidikan Kota Bogor yang melakukan monitoring dan evaluasi pada PPDB di Kota Bogor belum menerima laporan terkait hal itu secara tertulis.
Sistem zonasi PPDB SMAN 1 Bogor ini viral di media sosial Twitter, setelah sebuah akun bernama @fachrezy_id membuat cuitan terkait dugaan adanya calo dalam PPDB SMAN 1 Bogor. Ia pun membagikan tangkapan layar berisi tabel nama pendaftar SMAN 1 Bogor yang diduga menggunakan calo.
Dalam tabel tersebut, ada sekitar 40 nama calon peserta didik yang terdaftar dalam kolom PPDB. Dalam tabel juga terlihat jarak tempat tinggal calon peserta didik paling dekat dengan SMAN 1 Bogor berkisar di angka 50 meter.
Bima Arya pun mengaku menerima banyak laporan dari warga terkait praktik manipulasi KK dalam sistem zonasi PPDB di SMA negeri. Tak hanya membuka nomor aduan, Bima Arya akan mengecek secara langsung tempat-tempat yang dicurigai menjadi tempat penitipan KK.
Bima Arya menegaskan, ia telah memerintahkan dinas teknis terkait untuk mengumpulkan data dan fakta atas laporan ini. Termasuk camat dan lurah setempat untuk mengumpulkan data-data yang bisa membantu.
“Jadi saya perintahkan untuk mengumpulkan data dan fakta, kami telah membuka aduan hotline khusus PPDB. Saya juga perintahkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil), Dinas Pendidikan (Disdik), Camat, dan Lurah untuk membantu mengumpulkan data-data,” kata Bima Arya, Rabu (5/7/2023).
Ikuti Whatsapp Channel Republika
