Senin 03 Jul 2023 08:45 WIB

Komisi III DPR: Kejaksaan Bikin Penegakan Hukum Tajam ke Atas

Kejaksaan dinilai berani mengusut keterlibatan elit.

Anggota Komisi III DPR RI, Nasir Djamil.
Foto: istimewa/doc humas
Anggota Komisi III DPR RI, Nasir Djamil.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Anggota Komisi III DPR, Nasir Djamil, menilai konsistensi dan tingginya kepercayaan publik terhadap kejaksaan karena keberanian mereka dalam mengungkap banyak kasus besar. Selain itu, kejaksaan bisa fokus dalam melakukan penuntutan perkara korupsi maupun mengawasi anggotanya.

“Jaksa kan jumlahnya terbatas. Sementara kalau kita bandingkan dengan polisi yang sangat banyak ada di mana-mana. Sehingga satu dijaga, yang lain bobol,” kata Nasir, Ahad (2/7/2023).

Kejaksaan saat ini juga banyak mengungkap kasus-kasus besar, sehingga menimbulkan kepercayaan yang besar dari publik. “Kejaksaan fokus pada penuntutan dan fokus menangkap ikan besar (mengusut korupsi besar, Red). Yang mereka tangkap kan elite-elite, bukan orang sembarangan,” kata anggota DPR dari daerah pemilihan Aceh ini.

Dari keberanian menangkap elite-elite ini, menurut Nasir, publik melihat adanya harapan penegakkan hukum. Dia mengatakan publik melihat hukum tidak hanya tajam ke bawah tetapi juga ke atas. “Ini yang diperlihatkan kejaksaan bahwa hukum tidak hanya tajam ke bawah, seperti banyak terjadi selama ini,” kata dia.

Meski secara integritas aparat penegak hukum di Indonesia masih cukup baik, Nasir melihat masih ada hal-hal yang bolong. Persoalannya, lanjut Nasir, tidak ada institusi yang mengawasi penegak hukum, baik polisi, kejaksaan, maupun KPK. “Kompolnas, Komjak, tidak bisa diharapkan terlalu banyak. Seharusnya, baik Presiden maupun DPR perlu memikirkan satu lembaga yang bisa mengawasi, sehingga integritas yang baik bisa direalisasikan,” kata Nasir.

Namun, harus diakui, cerita-cerita buruk tentang perilaku jaksa di daerah mulai berkurang. “Cerita jaksa minta proyek dari kepala daerah, menakut-nakuti PNS sudah sedikit jumlahnya,” kata dia.

Dalam memperbaiki kejaksaan, dikatakan Nasir, memang perlu sinergi antara sistem dan kepemimpinan yang kuat. Namun secara kultur, lanjut Nasir, lebih pada kepemimpinan. “Butuh  figur yang menjadi teladan. Kalau pemimpinnya bisa menjadi teladan, bawahannya juga akan menjaga integritas,” kata dia.

Sosok Jaksa Agung ST Burhanuddin, dinilai Nasir, kepemimpinannya cukup kuat dan amanah. “Dua hal ini dibutuhkan untuk memimpin institusi penegak hukum,” kata Nasir.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement