REPUBLIKA.CO.ID, BOGOR— Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor membantah informasi dan pemberitaan di beberapa media daring yang menyebut ‘Kota Bogor Sebagai Kota Termiskin di Jawa Barat’.  Sebab, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) pada 2020, 2021 dan 2022, menunjukkan angka kemiskinan Kota Bogor tidak berada pada peringkat pertama dari total 27 kota/kabupaten yang ada di Jawa Barat.

Kepala BPS Kota Bogor, Daryanto, mengatakan informasi yang menyebut bahwa warga miskin di Kota Bogor mencapai sekitar 500.000 orang merupakan data yang tidak benar.

“Kalau menurut data sih nggak benar. Karena data itu juga angkanya dari mana nggak jelas. Tapi yang jelas, dari tahun 2015 sampai dengan sekarang, di Kota Bogor nggak pernah lebih dari 100.000 jumlah warga miskin,” kata Daryanto kepada Republika, Ahad (25/6/2023).

Ia memaparkan, dari sekitar 1.100.000 warga Kota Bogor, berdasarkan data BPS di 2020 angka kemiskinan berada di 6,68 persen. Kemudian di 2021 saat pandemi Covid-19 naik menjadi 7,24 persen, sedangkan pada 2022 turun menjadi 7,10 persen.

Daryanto menjelaskan, warga atau masyarakat disebut miskin apabila pengeluaran per bulannya di atas garis kemiskinan. Di mana garis kemiskinan merupakan biaya atau uang yang harus dikeluarkan untuk memenuhi kebutuhan pokok.

“Nah (berita) itu data dari mana mungkin bisa dikonfirmasi. Karena itu menjadi semacam menjelekkan atau apa,“ kata Daryanto.

Dikonfirmasi terpisah, Kepala Bagian Protokol dan Pimpinan (Prokopim) Sekretariat Daerah (Setda) Kota Bogor, Abdul Manan Tampubolon, memaparkan jumlah penduduk miskin Kota Bogor berdasarkan data BPS (output tabel dinamis) tercatat pada tahun 2020 di angka 75.000, kemudian naik di tahun2021 menjadi 80.100, lalu turun di tahun 2022 menjadi 79.200.

Mengacu pada data dan kondisi tersebut, manan menegaskan, informasi 'Kota Bogor Sebagai Kota Termiskin di Jawa Barat', termasuk ke dalam jenis disinformasi “Disinformasi adalah informasi salah yang sengaja dibuat dan disebarkan untuk mengelabui penerima pesan, sehingga mempengaruhi opini publik dan penyebar pesan mendapatkan keuntungan tertentu atas tersebarnya informasi salah tersebut,” jelasnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika