Menurut Al Chaidar, kedepannya pemerintah dapat mengambil alih pengelolaan Al Zaytun dan melakukan pembinaan terhadap para santri, wali santri dan guru. Namun, menurutnya yang terpenting juga adalah menyeret Panji Gumilang ke pengadilan atas sejumlah kasus di antaranya penyerobotan tanah warga Indramayu, kasus pelecehan seksual karyawati Al Zaytun, hingga kasus pencucian uang dari dana yang dikumpulkan masyarakat. 

"Penegakan hukum perlu dilakukan pemerintah, itupun kalau mampu. Karena pasti jendral-jendral yang dibelakang Al Zaytun ini melakukan manuver-manuver karena mereka memiliki jejaring kuasa, pengaruh di berbagai lini. Yang sulit bagi  pemerintah untuk bisa mengabaikan pengaruh-pengaruh kekuasaan itu," katanya.

Panji Gumilang diperiksa

Pimpinan Pondok Pesantren (Ponpes) Al-Zaytun Panji Gumilang akhirnya diperiksa tim investigasi bentukan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jabar terkait polemik yang sedang terjadi, Jumat (23/6/2023). Panji datang ke Gedung Sate sekitar 16.09 WIB.

Panji memberikan penjelasan pada Tim Investigasi sekitar 1,5 jam. Lalu keluar dari ruang Rapat Gubernur Jabar Ridwan Kamil tersebut sekitar pukul 17.26 WIB. 

Menurut Ketua Tim Investigasi Badruzzaman M Yunus, pertemuan hari ini tidak ada hasil yang didapat. Karena, Panji Gumilang enggan memberi keterangan secara langsung dan meminta waktu untuk menjawab pertanyaan. 

“Tadinya kami ingin mengklarifikasi apa yang beredar di masyarakat dan di media, tapi nampaknya beliau itu minta waktu kepada kami untuk mempersiapkan jawaban yang akan kami pertanyakan,” ujar  Badruzzaman kepada wartawan.

Badruzzaman mengatakan, Panji Gumilang meminta tim investigasi mengirimkan pertanyaan seputar polemik Al-Zaytun kepada dia secara tertulis. Namun, Panji tidak menjawabnya secara langsung. 

“Kami insya Allah nanti akan bikin laporan dulu atas apa yang dilakukan hari ini untuk ditindaklanjuti berikutnya menunggu arahan pimpinan,” katanya.