Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diketahui tengah menyelidiki dugaan rasuah di Kementerian Pertanian (Kementan). Lembaga antikorupsi ini mengungkapkan ada tiga klaster kasus di institusi tersebut.
"Kami mungkin ingin memberikan sedikit clue bahwa di dalam penanganan lidik di perkara Kementan ini ada tiga klaster," kata Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur kepada wartawan, Senin (19/6/2023).
Asep menjelaskan, penyelidikan yang sedang dilakukan KPK saat ini merupakan klaster pertama. Namun, dia tak membeberkan rincian kasus tersebut maupun klaster lainnya.
"Yang ada sekarang, yang sedang ditangani baru klaster pertama. Jadi rekan-rekan mohon bersabar karena masih ada klaster kedua, ketiga," ujar Asep.
"Kami juga sudah mencatat dan berikan kami waktu untuk menggali klaster-klaster ini," tambah dia menjelaskan.
Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri mengungkapkan, penyelidikan di Kementan berkaitan dengan dugaan rasuah penempatan jabatan pegawai. Saat ini penyelidikan itu masih dilakukan.
"Benar, salah satu aspek kasus yang sedang didalami penyelidik KPK adalah terkait tindak lanjut laporan dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi di Kementan, khususnya terkait praktik penempatan pegawai dalam jabatan," kata Ali, Rabu (21/6/2023).
KPK pun belum menetapkan tersangka dalam kasus tersebut. Sebab, hingga kini dugaan itu masih dalam proses penyelidikan.
Meski baru pada tahap penyelidikan, KPK sudah memanggil Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo pada Senin. Menurut dia, seluruh proses yang dilakukan KPK sudah sesuai dengan prosedur.
"Saya kira apa yang dilakukan KPK sudah sesuai dengan SOP, sesuai dengan prosedur," kata Syahrul usai menjalani pemeriksaan di Gedung KPK C1, Jakarta Selatan, Senin.
Syahrul pun mengaku telah menyampaikan seluruh informasi yang dibutuhkan tim penyelidik KPK. Namun, ia tak menjelaskan lebih rinci mengenai pemeriksaan dirinya.
"Saya sudah menyelesaikan semuanya itu dengan apa yang saya bisa jawab," ujar Syahrul.
Politikus dari Partai NasDem itu pun memastikan, dirinya bakal bersikap kooperatif jika keterangannya dibutuhkan lagi oleh tim penyelidik KPK. "Saya tetap akan kooperatif kapan pun dibutuhkan saya siap hadir," jelas Syahrul.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) pun memberikan tanggapannya soal pemeriksaan Syahrul oleh KPK. Jokowi mengatakan akan menghormati proses hukum yang ada.
“Hormati proses hukum yang ada, hormati proses hukum yang ada,” kata Jokowi di Pasar Parungpung Gunung Sindur, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Rabu (21/6/2023).
Ikuti Whatsapp Channel Republika