Kamis 22 Jun 2023 05:44 WIB

Seusai Diperiksa KPK, Mentan Syahrul Yasin Limpo Pamer Opini WTP dari BPK

Menurut Syahril, Kementan mendapatkan opini WTP selama 7 tahun berturut-turut.

Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo menaiki mobil usai memenuhi panggilan KPK di Gedung KPK lama, Jakarta, Senin (19/6/2023). Mentan Syahrul Yasin Limpo dipanggil KPK untuk dimintai keterangan dalam proses penyelidikan dugaan kasus korupsi yang sedang didalami KPK di lingkungan Kementerian Pertanian.
Foto: Republika/Thoudy Badai
Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo menaiki mobil usai memenuhi panggilan KPK di Gedung KPK lama, Jakarta, Senin (19/6/2023). Mentan Syahrul Yasin Limpo dipanggil KPK untuk dimintai keterangan dalam proses penyelidikan dugaan kasus korupsi yang sedang didalami KPK di lingkungan Kementerian Pertanian.

REPUBLIKA.CO.ID, oleh Antara, Flori Sidebang, Dessy Suciati Saputri

Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (Mentan SYL) mengaku bersyukur karena kembali mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian atau WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada laporan hasil pemeriksaan keuangan pemerintah pusat tahun 2022 yang menandakan bahwa tata kelola keuangan di kementerian yang ia pimpin bersih. Padahal, saat ini, KPK tengah menyelidiki adanya dugaan korupsi di Kementerian Pertanian (Kementan).

Baca Juga

"Kita bersyukur di saat semua sektor lain turun, pertanian tetap tumbuh meski dengan anggaran yang seadanya. Kemudian kita bersyukur karena kita mendapat WTP sebagai audit keuangan negara selama tujuh tahun berturut-turut," kata Mentan SYL dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (21/6/2023).

Mentan menegaskan, dengan status WTP, berarti Kementan telah melakukan tata kelola keuangan negara sesuai dengan target dan perencanaan, yaitu pengelolaan yang bersifat akuntabel dan terbuka untuk publik. Dia berharap, capaian tersebut perlu terus dipertahankan dan ditingkatkan untuk menghadirkan tata kelola yang baik pada anggaran pemerintah.

"Saya kira ini adalah akumulasi kerja keras dari bawah, semua pihak dan jajaran, karena yang sangat mendasar adalah bagaimana menghadirkan administrasi yang baik untuk pertanian Indonesia yang jauh lebih maju, mandiri dan modern," jelasnya.

Ketua BPK, Isma Yatun, menyampaikan apresiasi sekaligus selamat atas raihan WTP bagi sejumlah lembaga maupun kementerian. Dia menjelaskan, dalam prosesnya BPK telah memeriksa 82 laporan keuangan kementerian lembaga (LKKL) dan laporan keuangan bendahara umum negara (LKBUN).

"Dan hasilnya menunjukkan opini WTP atas 81 LKKL dan LKBUN telah kita sampaikan. Selain itu, guna meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan APBN Tahun 2022, BPK juga telah menyampaikan laporan hasil reviu pelaksanaan transparansi fiskal," ucap dia.

 

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement