Kamis 15 Jun 2023 16:24 WIB

PKB Targetkan 100 Kursi di DPR Lewat Proporsional Terbuka

PKB dan para caleg harus bekerja keras dalam menggaet suara rakyat.

Rep: Nawir Arsyad Akbar/ Red: Teguh Firmansyah
Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Abdul Muhaimin Iskandar mengapresiasi Mahkamah Konstitusi (MK) yang menolak uji materi terhadap sistem proporsional terbuka dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum (Pemilu) di Kantor DPP PKB, Jakarta, Kamis (15/6/2023).
Foto: Republika/Nawir Arsyad Akbar
Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Abdul Muhaimin Iskandar mengapresiasi Mahkamah Konstitusi (MK) yang menolak uji materi terhadap sistem proporsional terbuka dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum (Pemilu) di Kantor DPP PKB, Jakarta, Kamis (15/6/2023).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Abdul Muhaimin Iskandar mengungkapkan bahwa adanya rasa was-was dari para calon legislatif (caleg) sebelum Mahkamah Konstitusi (MK) mengeluarkan putusannya. Ia mengapresiasi putusan MK yang menolak gugatan terhadap sistem proporsional terbuka dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Artinya, kini PKB dan para caleg harus bekerja keras dalam menggaet suara rakyat. Kendati demikian, ia optimistis partainya dapat mencapai target 100 kursi di DPR pada Pemilu 2024.

Baca Juga

"Kepada para caleg-caleg PKB, calon legislator PKB di seluruh Indonesia, sejak kemarin sudah bekerja dan hari ini dengan keputusan MK akan semakin semangat dan semakin keras merebut kepercayaan rakyat," ujar Muhaimin di Kantor DPP PKB, Jakarta, Kamis (15/6/2023).

"Target perolehan suara kita sudah hitung, kita akan berusaha sekuat tenaga kita akan capai 100 kursi DPR RI," sambungnya.

Setelah putusan tersebut, PKB siap meneruskan strategi yang telah disusun dalam mencapai target 100 kursi di DPR. Ia menyampaikan tiga instruksi kepada para caleg yang akan berkontestasi pada 2024.

"Pertama, kepada seluruh calon-calon legislatif PKB, DPR RI, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota untuk meneruskan seluruh kerja-kerja politik merebut hati dan suara rakyat yang akan dibawa pada proses pileg 14 Februari 2024," ujar Muhaimin di Kantor DPP PKB, Jakarta, Kamis (15/6/2023).

Ia menegaskan, nomor urut caleg dalam kertas suara tak menunjukkan adanya perbedaan perlakuan. Nomor urut disebutnya sebagai alat mempermudah pemilih, tetapi kerja keras para caleg untuk menggaet suara rakyat merupakan yang terpenting.

"Semakin banyak didukung rakyat maka kader itu layak menjadi pimpinan-pimpinan di PKB dan menduduki jabatan-jabatan publik lainnya. Sehingga kepada seluruh caleg dengan berbagai nomor yang berbeda-beda hendaklah melihat keberhasilan merebut rakyat itu sebagai ukuran utama," ujar Muhaimin.

Instruksi kedua, PKB akan terus bekerja secara sistematis mendorong, memfasilitasi, dan mendukung infrastruktur politik bagi para caleg yang akan berkampanye. Partainya akan menghadirkan sistem pendukung lewat juru kampanye, atribut sistem informasi, dan data pemilih.

Terakhir, PKB mengajak masyarakat untuk bersama-sama menyukseskan Pemilu 2024 secara langsung, umum, bebas, dan rahasia. Sehingga, ia berharap masyarakat memiliki kemauan dan keseriusan untuk melakukan kontrol dan pengawasan secara langsung.

"Kepada seluruh jajaran pengurus dari tingkat pusat maupun sampai di tingkat desa, ranting PKB, saya instruksikan untuk mengawal dukungan rakyat dalam pengawasan, partisipasi, memfasilitasi, menyerap aspirasi, di dalam membawa dukungan masyarakat. Baik dalam pengawasan maupun partisipasi pemilu," ujar Wakil Ketua DPR itu.

 

 

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement