Senin 12 Jun 2023 16:51 WIB

Perindo dan PPP Usulkan Nama Cawapres Ganjar ke PDIP, Hasto: Ya Monggo

Nama politikus Perindo, Tuan Guru Bajang masuk sebagai calon yang diajukan Perindo.

Rep: Dessy Suciati Saputri/ Red: Teguh Firmansyah
Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto menyampaikan agenda hari terakhir Rakernas III PDIP di Sekolah Partai, Jakarta, Kamis (8/6/2023).
Foto: Republika/Nawir Arsyad Akbar
Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto menyampaikan agenda hari terakhir Rakernas III PDIP di Sekolah Partai, Jakarta, Kamis (8/6/2023).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- PDI Perjuangan mempersilakan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mengusulkan Sandiaga Uno dan kandidat lain sebagai calon wakil presiden mendampingi Ganjar Pranowo di pilpres 2024. Hal inipun sudah disampaikan Plt Ketua Umum PPP Mardiono kepadanya.

"Saya kemarin bertemu dengan Ketua Umum PPP bapak hj Mardiono. Beliau juga menyampaikan ada tidak hanya satu nama kemungkinan. Ya monggo karena ini kan aspirasi partai-partai ya," ujar Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto di gedung Bina Graha, Jakarta, Senin (12/6).

Baca Juga

Selain dari PPP, Hasto juga menyebut telah menerima usulan dari internal Partai Perindo agar Ketua Harian Partai Perindo Mohammad Zainul Majdi atau Tuan Guru Bajang (TGB) bisa menjadi cawapres Ganjar.

"Sama juga Perindo kemudian juga sempat menyebut TGB nah sehingga nama-nama monggo silahkan. Toh nanti rakyat yang akan menilai, rakyat yang akan menentukan yang bisa diukur melalui instrumen elektoral," ujarnya.

Hasto mengatakan, partai-partai lainnya bisa mengusulkan cawapres pendamping Ganjar. Namun yang terpenting adalah komitmen kepemimpinan dan juga kekompakan dengan Ganjar Pranowo. "Kami tadi datang ke sini juga ada suasana kebatinan. Pak Moeldoko ini juga kepemimpinannya bagus ya sudah kita tangkap semuanya," kata Hasto.

Saat ditanya terkait kapan penetapan cawapres PDIP, Hasto menyampaikan akan ada tahapan yang dilewati. Pada Juni ini, lanjutnya, merupakan bulan Bung Karno sedangkan bulan Agustus merupakan bulan proklamasi.

"Jangan diganggu lah kerahmatan bulan proklamasi. Sehingga masih ada kalau ada dari KPU kan Oktober sehingga nanti di tengah-tengah itu ada momentum yang tepat setelah semuanya terkristalisasi dengan baik akan muncul nama," kata dia.

 

 

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement