REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf menegaskan, Nahdlatul Ulama (NU) akan mendukung siapa pun pemimpin yang terpilih nanti di Pemilu 2024. Ia mengatakan, pemilu hanya merupakan prosedur yang harus dilewati secara rutin untuk menentukan pemerintahan. Setelah pemilu berakhir, siapa pun yang terpilih harus mendapatkan dukungan masyarakat.
"Nah, kalau sudah selesai prosedur ini ya siapa pun yang terpilih, siapa pun yang menjadi pemerintah itu adalah pemerintah dari seluruh rakyat Indonesia. Harus didukung, harus ditaati," kata Gus Yahya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (9/6/2023).
Karena itu, ia mengingatkan agar masyarakat tak perlu melanjutkan sikap antagonisme antara pendukung yang berbeda. Gus Yahya pun menegaskan, pemilu bukanlah perang yang harus diperjuangkan untuk memerangi musuh.
"Kita tidak perlu menerus-neruskan antagonisme di antara pendukung yang berbeda-beda. Jadi, ini cuma prosedur, ini bukan jihad fisabilillah, bukan perang badar, bukan soal hidup mati. Ini cuma soal prosedur untuk menentukan pejabat pemerintah yang dalam hal ini adalah presiden dan juga legislatif juga, bersamaan nanti," katanya.
Ia pun melanjutkan, NU bukan partai politik. Sehingga tidak dalam posisi untuk memberikan dukungan politik. Namun, NU akan berusaha untuk menjaga agar masyarakat tetap hidup tentram, harmonis, dan tidak saling bermusuhan karena perbedaan pandangan politik.
"Satu-satunya yang akan dilakukan NU terkait ini adalah berusaha sekuat tenaga ikut menjaga supaya masyarakat tetap tentram, tetap harmonis, tidak terjadi antagonisme, tidak terjadi permusuhan antarkelompok gara-gara agenda politik semacam ini," kata Gus Yahya.
Gus Yahya mengatakan, semua kekuatan NU akan diarahkan untuk kemaslahatan bangsa dan negara. "Semua yang diarahkan untuk kemaslahatan bangsa dan negara direstui oleh Nahdlatul Ulama," kata dia.
