REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Said Abdullah mengatakan, partainya dan Presiden Joko Widodo (Jokowi) saling bersambut dalam mewujudkan nol persen kemiskinan ekstrem pada 2024. Faktor tersebut pula yang akan diteruskan oleh Ganjar Pranowo saat terpilih menjadi presiden periode 2024-2029.

Pasalnya, fakir miskin dan anak terlantar yang dipelihara negara merupakan amanat Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Hal itu termaktub dalam Pasal 34 Ayat 1 yang mengatur kewajiban negara dalam menjamin terpenuhinya hak atas kebutuhan dasar warga negara yang miskin dan tidak mampu.

"Maka tugas itu adalah tugas ideologis itu artinya baik Bapak Presiden kita, Bapak Presiden Jokowi maupun Bapak Ganjar Pranowo adalah presiden rakyat. Maka ia adalah presiden rakyat, bukan presiden PDI Perjuangan," ujar Said di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Rabu (7/6/2023).

Baca: PDIP Kritik Jumlah SMP Negeri di Kota Depok Minim, Swasta Makin Menjamur

Seluruh keputusan terkait perumusan visi, misi, hingga strategi pemenangan, sambung dia, juga selalu melibatkan Ganjar di dalamnya. Sehingga, tak perlu ada perdebatan lagi terkait peran Ganjar sebagai petugas partai.

"Sehingga tidak perlu ada dikotomi, ini petugas partai, petugas partai kan hanyalah sebuah kehormatan, karena orang yang diberi tugas partai itu adalah tugas kerakyatan. Oleh karena ia adalah presiden rakyat," ujar Said.

Adapun strategi pemenangan untuk Ganjar akan dimulai PDIP pada Oktober mendatang di 65 titik di Indonesia. Partai berlambang kepala banteng itu akan melakukan sosialisasi secara makro kepada masyarakat dengan teknik door to door.

"Pak Ganjar pun akan turun dari rumah ke rumah, kumpul dengan masyarakat, menanyakan masyarakat, apa kebutuhannya masyarakat," ujar ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR tersebut.

Sebelumnya, Ketua DPP PDIP, Puan Maharani mengatakan bahwa elektabilitas bakal calon presiden (capres) masih sangat dinamis. Termasuk elektabilitas Ganjar Pranowo di Jawa Barat dan Sumatera Barat.

Puan mengatakan, PDIP akan menyusun strategi pemenangan nasional untuk pemilihan presiden (pilpres) dan pemilihan legislatif (pileg) pada 2024. Puan memastikan, strategi pemenangan tersebut juga bagian dari upaya mengamankan wilayah yang menjadi lumbung suara PDIP.

Termasuk pula untuk meluaskan suara Ganjar dan PDIP di daerah lain, khususnya Jabar dan Sumbar. "Jadi ini memang Rakernas merupakan suatu Rakernas yang sangat strategis menjelang Pemilu tahun 2024," ujar Puan.

Ikuti Whatsapp Channel Republika