REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia Tandjung mengatakan partainya masih menjadi bagian dari Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) bersama Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Namun, ia mengakui bahwa koalisi terkait pemilihan presiden (Pilpres) 2024 masih sangat dinamis.
Ia mengatakan, suara Partai Golkar yang besar hasil pemilihan umum (Pemilu) 2024 menjadi modal penting dalam pengusungan pasangan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres). Partai berlambang pohon beringin itu bisa berkoalisi dengan siapa saja untuk memenuhi presidential threshold sebesar 20 persen.
Termasuk peluang berkoalisi dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang mendeklarasikan Ganjar Pranowo sebagai bakal capres. "Gerindra berdua (dengan Partai Golkar) cukup, dengan Nasdem berdua cukup, dengan PKB berdua cukup, dengan Demokrat berdua cukup, dengan PAN berdua cukup," ujar Doli di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, Ahad (4/6/2023).
"Apalagi dengan PDIP sangat cukup. Jadi masih sangat terbuka koalisi dengan partai politik mana saja," sambungnya.
Ia juga menjawab bagaimana nasib KIB saat ini. Mengingat, PPP menyatakan secara resmi mendukung Ganjar Pranowo sebagai bakal capres untuk Pilpres 2024. Sedangkan PAN baru saja berdiskusi terkait peluang berkoalisi dengan PDIP.
"Kalau tanya penegasan, ditegaskan bahwa sampai hari ini Koalisi Indonesia Bersatu tetap ada dan tetap menjaga komunikasi, menjalankan kesepahaman," ujar Doli.
Jelasnya, PAN dan PPP juga berkomunikasi dengan Partai Golkar ketika menemui PDIP hingga bersepakat mendukung Ganjar. Ia mengatakan, hal tersebut merupakan bagian dari dinamika menjelang kontestasi nasional.
"Jadi kami juga menghargai ketika PPP memutuskan capresnya Pak Ganjar Pranowo. Sampai hari ini kan PAN belum menentukan sikap yang resmi dan itu juga kita hargai," ujar Ketua Komisi II DPR itu.
Sebelumnya, Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto mengatakan bahwa sebuah koalisi harus memiliki kekuatan di DPR yang juga besar. Pihaknya sendiri ingin agar koalisinya pada pemilihan presiden (Pilpres) 2024 memiliki 50 persen plus satu di lembaga legislatif itu.
"Arahnya memang dukungan dari rakyat di dalam pilpres harus senafas dengan dukungan dari DPR berupa kekuatan 50 persen plus satu. Guna memastikan efektivitas jalannya pemerintahan presidensial," ujar Hasto usai acara Pendidikan Kebangsaan dan Pelatihan Dakwah Digital Tahun 2023.
PDIP sendiri mengaku terus berkomunikasi dengan partai politik lain, meskipun diakuinya kebanyakan dilakukan secara tertutup. "Kami ingin kerja sama itu didasarkan pada suatu platform agenda pemerintahan," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika