REPUBLIKA.CO.ID, SINGAPURA -- Menteri Pertahanan (Menhan) RI, Jenderal (Purn) Prabowo Subianto menyampaikan beberapa usulannya untuk resolusi konflik dalam perang Rusia-Ukraina. Salah satu usulannya, yakni segera dilakukan gencatan senjata di Ukraina.
Prabowo mengatakan, Indonesia siap untuk mengirimkan pasukan perdamaian guna mendukung diakhirinya perang di Eropa. Peperangan di perbatasan Rusia-Ukraina sudah menyebabkan kerusakan luar biasa dan banyaknya rakyat sipil yang menjadi korban.
"Yang pertama harus kita lakukan adalah meminta pihak Ukraina dan Rusia untuk menerapkan gencatan senjata,” kata Prabowo saat menjadi panelis pada pembahasan 'Resolving Regional Tensions dalam Pertemuan Shangri-La Dialogue di Singapura, Sabtu (3/6/2023).
Baca: Hindari Sanksi AS, Iran Beli Pesawat Eks AU Prancis Disimpan di Indonesia
Langkah kedua, Prabowo meminta kedua belah pihak mundur 15 kilometer (km) dari titik gencatan senjata saat ini. Ketiga, meminta Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk membentuk pasukan penjaga perdamaian dan menempatkan di wilayah demiliterisasi sekarang ini.
"Kemudian PBB menggelar referendum kepada masyarakat yang tinggal di wilayah demiliterisasi," ujar mantan panglima Kostrad tersebut.
Prabowo berharap, usulan penghentian perang tersebut bisa disetujui oleh semua negara. "Saya memutuskan bahwa Indonesia akan menjadi negara pertama yang ikut menjadi pasukan penjaga perdamaian," ujar mantan danjen Kopassus itu.
Menurut Prabowo, perang di Eropa yang sudah berlangsung lebih satu tahun. Hal itu berdampak kepada kehidupan di seluruh dunia. Padahal, kata dia, tantangan yang dihadapi dunia semakin berat, termasuk terus bermutasinya virus Covid-19.
Di sisi lain, Prabowo berharap, ada deklarasi yang dihasilkan dari Pertemuan Shangri-La Dialogue tersebut. Sehingga dapat mencegah semakin memburuknya keadaan, termasuk kerusakan yang lebih masif di Ukraina dan Rusia, serta makin banyaknya korban jiwa.
Usulan Prabowo yang di luar perkiraan para peserta dialog, sempat menimbulkan pertanyaan. Mereka khawatir tersebut menjadi pembenaran terhadap agresi yang dilakukan Rusia. Namun, ia menegaskan, Indonesia dalam posisi yang menentang agresi terhadap Ukraina.
"Saya tidak mengatakan benar atau salah. Posisi Indonesia dalam agresi terhadap Ukraina jelas menentang. Yang sampaikan adalah jalan keluar. PBB harus mengambil sikap untuk menyelesaikan perang ini agar tidak berlarut-larut dan menyulitkan kehidupan di seluruh dunia," ucap Prabowo.
Cara penyelesaian konflik dengan membuat demiliterisasi bukan pertama dilakukan. Menurut Prabowo, PBB pernah melakukan upaya serupa dalam perang di Korea, kemudian di Vietnam dan juga di Afrika.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
