Kamis 11 May 2023 09:52 WIB

Presiden Dinilai Sibuk Cari Pengganti, Ini Kata Peneliti BRIN

Patokan utama bagi jalannnya pemerintahan ke depan adalah konstitusi.

Peneliti Utama Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Siti Zuhro.
Foto: Prayogi/Republika.
Peneliti Utama Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Siti Zuhro.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA --  Partai Demokrat menyayangkan sikap Presiden Joko Widodo yang terlalu cawe-cawe dalam urusan politik terkait dengan Pilpres 2024. Demokrat berharap, Presiden bersikap netral, tak perlu campuri urusan pemilihan, apalagi mengundang ketum parpol ke Istana. 

Terkait dengan persoalan itu, peneliti BRIN Siti Zuhro memandang bahwa Indonesia sebenarnya sudah berpengalaman di bawah Orde Baru, dengan dulu adanya rencana pembangunan lima tahun (Repelita), yang berlangsung selama enam periode atau 30 tahun. Tujuannya agar ada keberlanjutan program. 

Baca Juga

Namun, setelah ambruknya Orba, otomatis payung landasan hukum pemerintah adalah konstitusi. "Konstitusi itu saja yang memayungi pemerintah, baik Presiden maupun wakil Presiden, jadi acuannya jelas," ujar Siti Zuhron kepada Republika, kemarin.  

Menurut dia, pemerintah saat ini, tidak perlu lagi mendikte-dikte apa yang perlu dilakukan pemerintahan ke depan. "Gak bisa mendikte, mengontrol partai saja sudah setengah mati. Menurut saya, publik cerdas untuk menyampaikan kebutuhan dan keinginannya," ujarnya. 

 

Sebelumnya, Sekjen PBB Hasto mengatakan bahwa tak ada yang salah ketika Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengundang enam ketua umum partai politik ke Istana Merdeka. Menurut dia, pertemuan tersebut dalam rangka penguatan pemerintahan.

Pernyataan itu disampaikan untuk menanggapi pernyataan beberapa pihak yang menganggap Jokowi terlalu cawe-cawe atau ikut campur terkait Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Dia menegaskan, pertemuan itu adalah forum konsolidasi pemerintahan.

"Sebenarnya, apa yang dilakukan oleh Presiden Jokowi ini sebagai suatu proses dialog yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip demokratis, mengingat rakyat, lah, yang menjadi pemegang kedaulatan tertinggi," ujar Hasto di Stadion Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta, Senin (8/5/2023).

Hasto menjelaskan, tantangan Indonesia pada masa depan akan semakin beragam. Karena itu, diperlukan konsolidasi antara Jokowi sebagai presiden dan enam ketua umum partai politik, yang tergabung dalam koalisi pemerintahan.

 

BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement