Hal ini, kata dia merujuk pada muatan bus. Sedangkan mobil listrik hanya untuk sedikit orang. Anies membawa pengalamannya saat masih menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Dia menilai pemberian subsidi jika kurang tepat hanya akan menambah kemacetan di jalan. Dia menegaskan untuk perbanyak kendaraan listrik untuk kendaraan umum, bukan untuk kendaraan pribadi.

"Solusi menghadapi masalah lingkungan hidup, apalagi soal polusi udara bukanlah terletak di dalam subsidi untuk mobil listrik yang pemilik-pemilik mobil listriknya adalah mereka-mereka yang tidak membutuhkan subsidi," tutur Anies.

"Kalau kita hitung apalagi ini contoh ketika sampai pada mobil listrik, emisi karbon mobil listrik perkapita per kilometer sesungguhnya lebih tinggi daripada emisi karbon bus berbahan bakar minyak. Emisi per kilometer per kapita untuk mobil listrik dibandingkan dengan bus berbasis BBM," kata Anies menambahkan.

Terkait kritik Anies itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Luhut Binsar Pandjaitan meminta, siapa saja yang mengkritisi kebijakan pemerintah terkait subsidi pembelian mobil listrik, agar langsung mendatanginya. "Siapa yang berkomentar, suruh dia datangi saya langsung. Biar saya jelaskan bahwa tidak benar omongannya," tegas Luhut di Jakarta, Selasa (9/5/2023).

Ia menyatakan, kebijakan mengenai mobil listrik sudah memiliki studi yang komprehensif. Pengembangan kendaraan listrik, lanjutnya, dilakukan oleh seluruh negara di dunia tidak hanya Indonesia. "Saya kira seluruh dunia bukan hanya kita. Jadi jangan kita melawan arus dunia juga," katanya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika