Pandangan Zainul Maarif mendapat respon dari Leo Yuwono. Menurutnya, Indonesia selama ini bersahabat dengan negara-negara yang menjajah. Saat ini ada Tibet yang ingin merdeka dari China tetapi tidak bisa. Tetapi Indonesia tetap bersahabat dengan China. Dan masih banyak yang lain.
"Yerusalem yang mengadministrasi adalah Yordania, bukan Israel. Karena statusnya adalah wakaf Yordania. Umat Muslim bebas masuk kapan saja. Justru umat Yahudi yang dibatasi. Kubah Masa bait Sulaiman milik Yahudi. Tetapi demi perdamaian umat Yahudi dibatasi. Di Indonesia justru mengira Yerusalem dikuasai oleh Israel. Ini informasi yang salah," terangnya.
Leo menambahkan, kerugian yang dialami Indonesia sebenarnya sangat akibat batalnya perhelatan Piala Dunia U-20. Menteri Sandiaga Uno mengatakan bahwa Indonesia menderita kerugian sekitar 3,7 Triliun. Bahkan Muhammad Faishal, Direktur Eksekutif Center of Reform on Economic (CORE), mengungkapkan bahwa total kerugiannya mencapai 100 Triliun. "Ada orang-orang yang menganggap tidak masalah mengorbankan triliyunan. Ini elitisme, orang-orang elit," katanya.
Batalnya penyelenggaraan Piala Dunia U-20 di Indonesia memang membawa dampak yang luar biasa besar, di antaranya terhadap relasi Indonesia-Israel ke depan. Menurut Roland Gunawan, setidaknya bisa dilihat dari dua aspek.
Pertama, aspek konstitusi. Di dalam konstitusi Indonesia, atau lebih tepatnya dalam UUD 1945 dinyatakan bahwa "kemerdekaan adalah hak semua bangsa". Statemen ini, menurut Roland, memicu lahirnya banyak tafsir.
"Misalnya dari Kemenlu, yang ketika melihat fenomena penolakan terhadap Israel dan pembelaan untuk Palestina dari beberapa kelompok kecil di masyarakat, segera memberikan tafsir bahwa Israel adalah penjajah Palestina, dan karenanya Indonesia tidak mengakuinya sebagai negara dan tidak membuka hubungan diplomatis," jelas Roland.
Dikutip dari Permenlu No. 3/2019, di antaranya dinyatakan bahwa tidak ada hubungan secara resmi antara Pemerintah Indonesia dalam setiap tingkatan dengan Israel, termasuk dalam surat-menyurat dengan menggunakan kop resmi; tidak menerima delegasi Israel secara resmi dan di tempat resmi; tidak diizinkan pengibaran/penggunaan bendera, lambang, dan atribut lainnya serta pengumandangan lagu kebangsaan Israel di wilayah Republik Indonesia.
"Permenlu ini sepertinya akan menyulitkan setiap upaya yang dilakukan untuk membuka hubungan diplomatis Indonesia-Israel secara resmi. Apalagi jika yang menjadi presiden adalah tokoh yang sebelumnya menolak kehadiran Timnas U-20 Israel berlaga di Indonesia dengan alasan konstitusi. Dan itu akan berlanjut kalau ia ingin dua periode. Untuk menjaga kepercayaan masyarakat, ia akan terus menolak supaya terpilih lagi di Pemilu berikutnya," sambung Roland.
Kedua, aspek sosial. Di sini dampaknya bisa positif dan bisa negatif. Negatifnya adalah bahwa penolakan itu, apalagi juga didukung oleh kepada daerah, dapat menimbulkan perpecahan di masyarakat. Di masyarakat ada pro dan kontra. Tetapi positifnya, justru karena perpecahan itu terlihat bahwa ternyata masyarakat Indonesia banyak yang menerima kehadiran Israel di Indonesia.
"Tentu itu adalah modal besar yang mungkin bisa memudahkan jalan kita melakukan upaya-upaya untuk memperkuat relasi Indonesia-Israel di berbagai bidang. Seperti kita tahu, saat ini, meski tidak secara resmi, antara Indonesia dan Israel terjalin hubungan yang baik, khususya di bidang ekonomi dan perdagangan, bahkan di bidang pertanian," lanjut Roland.
Modal lain, menurut Roland, adalah normalisasi hubungan dengan Israel oleh sejumlah negara Muslim di Timur Tengah, seperti UEA, Bahrain, dan seterusnya. Karena normalisasi ini, mereka menjadi negara-negara maju di bidang ekonomi, teknologi, pendidikan, pertanian, dan bidang-bidang lainnya.
Ke depan Indonesia akan melihat itu dan menjadikannya sebagai contoh untuk mulai berpikir membuka hubungan diplomatis dengan Israel agar menjadi negara maju seperti negara-negara Muslim yang lainnya di Timur Tengah.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
