REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengatakan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memiliki peran penting dalam memenangkan calon presiden (capres). Sehingga, ia mengimbau capres untuk tidak menjadi antitesa dari Jokowi.
"Jadi hati-hati ini capres-capres kalau mau jauh-jauh dengan Pak Jokowi, ya sudah hasilnya tahu sendiri," ujar Bahlil dalam diskusi yang digelar Lembaga Survei Indonesia (LSI), Rabu (3/5/2023).
"Saya mau jujur ini, bagi capres-capres yang mau menang maka baik-baiklah kalian dengan Bapak Presiden Jokowi, tapi kalau capres yang membikin antitesa dengan Pak Jokowi, ya silakan, hasilnya nanti juga akan ketahuan," sambungnya.
Ia berkaca terhadap banyaknya hasil survei yang menunjukkan kepuasan publik terhadap Jokowi masih sangatlah tinggi. Padahal, masa kepemimpinannya tersisa tak lebih dari dua tahun lagi.
Pada salah satu survei terbaru dari Poltracking Indonesia, menunjukkan bahwa tingkat kepuasan terhadap kinerja pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) dan Ma'ruf Amin pada periode April 2023 mencapai 74,7 persen. Tingkat kepuasan terhadap kinerja pemerintah mengalami kenaikan.
"Di situ (survei) ada yang mengatakan juga bahwa apakah setuju presiden ke depan itu melanjutkan program Pak Jokowi? 65 persen setuju, kan kira-kira begitu. Jadi kalau setuju, lalu kemudian ada yang capres yang tidak setuju dengan program Pak Jokowi, itu sama dengan membuat wayam naun nal maun itu," ujar Bahlil.
"Itu dalam ilmu basic training di HMI itu, gali lobang untuk kubur sendiri-sendiri," katanya menambahkan.
Di samping itu, ia menegaskan apa yang dilakukan Jokowi terhadap sosok-sosok yang digadang sebagai capres bukan merupakan cawe-cawe atau ikut campur. Justru sebaliknya, capres haruslah mendapatkan dukungan dari Jokowi.
"Peran Bapak Presiden Jokowi ini bukan dia mau cawe-cawe, jadi hilangkan dulu pemikiran mau cawe-cawe. Ini yang membutuhkan itu bukan Bapak Presiden Jokowinya, capres-capresnya ini yang membutuhkan dukungan Bapak Presiden Jokowi," ujar Bahlil.
Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Irwan mengkritik sikap Jokowi yang seakan mendukung dan meng-endorse sosok tertentu untuk menjadi capres. Menurutnya, langkah tersebut tidaklah etis sebagai seorang yang masih menjabat sebagai pemimpin negara.
"Tidak etis bagi Presiden Jokowi untuk melakukan endorse terhadap calon penggantinya, walaupun dilakukan secara simbolik atau tersirat," ujar Irwan lewat keterangannya, Senin (28/11/2022).
Ia membandingkan Jokowi dengan Susilo Bambang Yudhoyono di akhir masa jabatnya sebagai presiden periode 2009-2014. Bahkan, ia mengeklaim Partai Demokrat bersikap netral di akhir masa kepemimpinan SBY.
"Bahkan Partai Demokrat pada masa itu bersikap netral. Sikap Presiden SBY adalah negarawan. Mampu memposisikan diri di waktu yang tepat dengan tetap menjaga etika politik," ujar Irwan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
