REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Para buruh yang diperkirakan mencapai puluhan ribu orang berbondong-bondong mendatangi titik kumpul di kawasan Monas untuk melakukan aksi demonstrasi dalam rangka peringatan Hari Buruh atau May Day 2023. Mereka akan bergerak melakukan orasi di depan Istana Negara dan Gedung Mahkamah Konstitusi (MK) di Jakarta Pusat.
Pantauan Republika.co.id, para buruh telah hadir di kawasan Monas sejak sekira pukul 09.00 WIB. Mereka datang dari berbagai titik di sekitar Ibu Kota dengan mengggunakan puluhan bus yang terparkir di berbagai sisi kawasan Monas.
Para buruh terkumpul dalam berbagai organisasi buruh, seperti Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI)n, Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI), dan Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI), serta Partai Buruh.
Para peserta demonstrasi memadati Jalan Medan Merdeka Selatan dengan seragam organisasi dan atributnya masing-masing. Dengan dikomandoi orator, mereka bergerak ke arah Patung Kuda mulai sekira pukul 10.10 WIB. Pada barisan depan tampak personel dari Partai Buruh dengan baju berwarna oranye mendominasi, disusul oleh organisasi-organisasi buruh lainnya.
Kondisi jalanan di sekitarnya tampak padat. Sejumlah kendaraan tak bisa melewati jalanan. Rekayasa lalu lintas diketahui tengah diatur oleh pihak kepolisian. Sementara itu beberapa koridor bus Transjakarta juga mengalami perubahan dampak dari demonstrasi tersebut.
Presiden Partai Buruh sekaligus Presiden KSPI Said Iqbal dalam keterangan resmi mengatakan, ada sebanyak 50 ribu buruh yang menghadiri peringatan Hari Buruh hari ini. Selain menggelar aksi di depan Istana Negara dan Gedung Mahkamah Konstitusi, peringatan May Day itu juga akan dilakukan serentak di berbagai kota di Indonesia.
"Khusus di Jakarta, setelah melakukan aksi di Istana dan MK, buruh akan mengikuti May Day Fiesta di Istora Senayan," kata Said.
Dalam aksi tersebut akan ada penyampaian orasi berupa enam tuntutan dari para buruh. Diantaranya, meminta dilakukan pencabutan Omnibus Law UU No 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, Tolak RUU Kesehatan, serta Pilih Capres 2024 yang Pro Buruh dan Kelas Pekerja.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
