REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menegaskan partainya sudah lama memutuskan calon presiden (capres) dalam Musyawarah Nasional Partai Golkar beberapa tahun lalu. Hal itu disampaikan Airlangga saat dimintai tanggapannya soal keputusan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mendukung pencapresan Ganjar Pranowo di Pilpres 2024.
"PPP kan baru memutuskan. Kalau Golkar, sudah lama melalui munas," ujar Airlangga dijumpai di Istana Kepresidenan Jakarta, usai mengikuti rapat terbatas dengan Presiden Joko Widodo dalam kapasitasnya sebagai Menteri Koordinator Bidang Perekonomian di Jakarta, Kamis (27/4/2023).
Sebagaimana diketahui, bahwa Munas Golkar 2019 memutuskan Airlangga Hartarto sebagai calon presiden dari Partai Golkar. Keputusan munas itu diperkuat kembali dalam Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Golkar pada tahun 2021 yang mendukung Airlangga maju sebagai capres partai beringin.
Saat ini Golkar, PPP, dan Partai Amanat Nasional (PAN) berada dalam satu koalisi, yakni Koalisi Indonesia Bersatu (KIB). Airlangga mengatakan bahwa koalisi itu tidak bubar pasca-keputusan PPP mendukung Ganjar sebab koalisinya akan melakukan pertemuan padaKamis malam ini.
"Karena nanti ketemu, tidak bubar," seloroh Airlangga.
Pertemuan partai KIB rencananya akan dilakukan di Jakarta malam ini, pukul 20.30 WIB. Menurut Airlangga, tidak ada unsur partai di luar KIB yang akan ikut dalam pertemuan itu.
Adapun Airlangga belakangan sempat disebut cocok untuk menjadi calon wakil presiden (cawapres) mendampingi Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto yang digadang akan maju sebagai calon presiden. Ia mengatakan, bahwa sejauh ini hubungan Golkar dengan Gerindra baik-baik saja dan akan ada pertemuan lanjutan.
Menjawab kemungkinan dirinya bisa menjadi cawapres Prabowo, Airlangga mengatakan, "Ya nanti kita tunggu saja."
Berbeda dengan Airlangga, Ketua DPP Partai Golkar, Lamhot Sinaga mengatakan bahwa PPP disebutnya tak akan hadir dalam pertemuan tersebut. "Ya tidak mungkin ada, PPP kan sudah meninggalkan KIB," ujar Lamhot kepada wartawan, Kamis.
Jika PPP benar hengkang dari KIB, Partai Golkar dan Partai Amanat Nasional (PAN) disebutnya masih memenuhi ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold sebesar 20 persen. Sehingga, koalisi tersebut masih bisa mengusung pasangan capres dan cawapres.
"Karena kursinya Golkar dangean PAN itu 126, itu masih memenuhi PT. Jadi KIB masih ada tanpa PPP," ujar Lamhot.
Dikonfirmasi terpisah, Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional (PAN), Eddy Soeparno mengatakan pertemuan KIB di kediaman Airlangga diundur waktunya. Awalnya dimulai pada 19.00 WIB menjadi pukul 21.00 WIB.
"Akan ada pertemuan malam ini ketua umum KIB, diinisiasi oleh Pak Airlangga Hartarto. InsyaAllah Pak Zul sebagai Ketua Umum PAN akan hadir dan kami perkirakan tentu Pak Mardiono, Plt Ketum PPP juga akan hadir pada pertemuan tersebut," ujar Eddy.
Sebelumnya, PPP resmi menyatakan dukungannya kepada Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo sebagai bakal capres. Keputusan tersebut merupakan hasil dari rapat pimpinan nasional (Rapimnas) PPP pada Selasa (25/4).
Ketua Majelis Pertimbangan PPP, Muhammad Romahurmuziy ditanya soal nasib KIB setelahnya. Jawabnya, koalisi bersama Partai Golkar dan PAN itu memiliki nama yang berbeda dalam pengusungan capres.
"Auto bubar kalau beda (pilihan capres)," ujar pria yang akrab disapa Romy itu saat dikonfirmasi, Rabu (26/4/2023).
"Kalau Partai Golkar dan PAN arahnya sama dengan PPP, ya KIB-nya tambah besar," sambungnya singkat.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
