Rabu 26 Apr 2023 18:59 WIB

Pertimbangan PPP Dukung Ganjar, Salah Satunya Berasal dari Keluarga NU

Ada enam pertimbangan PPP memutuskan mendukung Ganjar sebagai capres 2024.

Rep: Silvy Dian Setiawan, Nawir Arsyad Akbar, Rizky Suryarandika/ Red: Andri Saubani
Plt Ketua Umum PPP, Muhamad Mardiono (tengah) menyampaikan deklarasi dukungan calon presiden saat Rapimnas di Sleman, Yogyakarta, Rabu (26/4/2023). Sesuai hasil Rapimnas PPP mendukung Calon Presiden dari PDI Perjuangan,  Ganjar Pranowo. Selanjutnya PPP akan menjalin komunikasi politik dengan PDI Perjuangan.
Foto: Republika/Wihdan Hidayat
Plt Ketua Umum PPP, Muhamad Mardiono (tengah) menyampaikan deklarasi dukungan calon presiden saat Rapimnas di Sleman, Yogyakarta, Rabu (26/4/2023). Sesuai hasil Rapimnas PPP mendukung Calon Presiden dari PDI Perjuangan, Ganjar Pranowo. Selanjutnya PPP akan menjalin komunikasi politik dengan PDI Perjuangan.

REPUBLIKA.CO.ID, SLEMAN -- Partai Persatuan Pembangunan (PPP) resmi mendeklarasikan Ganjar Pranowo sebagai bakal calon presiden (capres) di Pilpres 2024 mendatang. Deklarasi ini disampaikan oleh Plt. Ketua Umum PPP, Muhammad Mardiono di Kabupaten Sleman, DIY, Rabu (26/4/2023). 

Mardiono menyebut ada beberapa pertimbangan pihaknya mengusung Ganjar sebagai capres, yang mana PDI Perjuangan sebelumnya juga sudah terlebih dulu mengusung Gubernur Jawa Tengah tersebut. Pertimbangan pertama yakni PPP ingin melanjutkan dukungan politik Ganjar dalam pencalonan Presiden Indonesia untuk melanjutkan estafet kepemimpinan periode 2024-2029. 

Baca Juga

"Dukungan serupa telah pernah diberikan PPP yakni dukungan politik pada Pilkada Provinsi Jateng di 2018. PPP telah menghantarkan beliau menjadi Gubernur Jawa Tengah yang berpasangan dengan kader PPP, Gus Taj Yasin," kata Mardiono saat deklarasi di kediamannya di Kabupaten Sleman, DIY, Rabu (26/4/2023). 

Pertimbangan kedua, kata Mardiono, PPP ingin menitipkan politik amar ma'ruf nahi munkar kepada Ganjar untuk diimplementasikan dalam tatanan politik pemerintahan negara dimasa mendatang, melalui prinsip politik religius. 

"Sebab PPP yakin seyakin-yakinnya bahwa dengan kultur berasal dari keluarga Nahdlatul Ulama (NU), beliau pasti memiliki visi yang yang hampir sama dengan PPP," ujar Mardiono. 

Pertimbangan ketiga, pihaknya memandang bahwa kapasitas, integritas, dan akseptabilitas Ganjar dinilai layak untuk menduduki posisi sebagai pemimpin bangsa. Selain itu, katanya, dukungan popularitas dan elektabilitas Ganjar sebagai politisi telah dibuktikan oleh berbagai lembaga survei dengan menempatkan posisi teratas bila dibandingkan dengan tokoh lainnya. 

Pertimbangan keempat yakni Ganjar secara historis dikatakan tidak bisa dipisahkan dengan PPP. Pertimbangan selanjutnya yang menjadikan PPP mengusung Ganjar karena hal tersebut merupakan mandat dari forum rapat pimpinan nasional (rapimnas) yang digelar PPP sehari sebelum deklarasi disampaikan. 

"Keenam, berdasarkan mandat yang diberikan oleh forum rapimnas kelima, maka DPP PPP akan berusaha secara maksimal melakukan komunikasi dan langkah-langkah politik untuk mendorong kader PPP dapat dipasangkan sebagai bakal cawapres RI mendampingi Bapak Ganjar Pranowo. Saya tekankan ini adalah amanat dari hasil rapat konstitusi PPP," terangnya.

Ihwal bakal cawapres yang akan disorongkan PPP kepada PDIP, Mardiono sebelumnya telah menerima silaturahim dari Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Salahuddin Uno. Usai pertemuan tertutup itu, ia menjawab soal cocoknya Sandiaga menjadi cawapres Ganjar Pranowo.

"Menurut saya sih cocok, cocok ya. Karena waktu itu Pak Presiden juga sudah mengatakan 'cocok' gitu kan," ujar Mardiono di kediamannya, Jakarta, Sabtu (22/4/2023) malam.

Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan PPP, Arsul Sani mengatakan pihaknya belum mengerucutkan nama bakal cawapres. Namun, sudah ada kriteria cawapres yang dibahas selama digelarnya rapat sejak 24-25 April 2024 kemarin. 

Pihaknya berharap agar pakem yang ada sejak era reformasi dipertahankan. Yakni presiden atau sebaliknya wakil presiden berasal dari kalangan religius.  

"(PPP) Memang menginginkan agar pola pakem setelah era reformasi, pakem bahwa presidennya dari kalangan religius maka wapresnya nasionalis, kemudian sebaliknya, dimana pakem tersebut sudah dikuti sejak jaman Presiden Gus Dur, kemudian Megawati Hamzah Haz. SBY-JK yang keluar dari pakem, kan SBY Boediono, kemudian kembali lagi Jokowi-JK, kemudian Jokowi-Ma'ruf Amin,"  kata Arsul Sani di kediaman Plt. Ketum PPP, Muhammad Mardiono di Kabupaten Sleman, DIY, Rabu (26/4/2023).  

 

In Picture: Pernyataan Sikap Dukungan Capres PPP

photo
 

 

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement