REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Eksekutif Indo Barometer, M. Qodari, menanggapi pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menyebut sejumlah nama yang tepat menjadi calon wakil presiden (cawapres) dari Ganjar Pranowo. Nama yang diungkapnya pertama adalah Menteri BUMN Erick Thohir.

"Analisis saya bahwa nama Erick Thohir disebut pertama sebagai kode keras dari Jokowi untuk cawapres GP (Ganjar Pranowo)," ujar Qodari lewat keterangannya, Ahad (23/4/2023).

Terdapat dua variabel yang dapat menjadi landasan Ganjar dalam menentukan cawapresnya. Pertama adalah variabel kuantitatif di mana pertimbangannya yakni elektabilitas sosok potensial cawapres itu.

"Yang penting itu (elektabilitas) tiga besar, tentu kalau nomor satu akan lebih menarik, tetapi sejauh ini tiga besar. Maka dia akan menjadi figur yang potensial untuk menjadi dipertimbangkan oleh calon presiden, ya karena dia punya elektabilitas pada titik itu," ujar Qodari.

Kedua adalah variabel kualitatif. Variabel ini tergantung pada tiga poin pendukungnya. Yakni dukungan partai politik, basis massa organisasi, dan logistik atau sumber daya.

"Calon wakil presiden yang punya tiga variabel ini, menurut saya, akan sangat-sangat menarik bagi calon presiden, apalagi kalau dia punya elektabilitas," ujar Qodari.

Khusus untuk Ganjar, ia menilai Gubernur Jawa Tengah dan PDIP akan mencari sosok dengan latar belakang Nahdlatul Ulama (NU). Hal ini mengingat Jawa Tengah sudah menjadi basis suara yang besar bagi PDIP.

Saat ini, setidaknya ada lima tokoh dengan latar belakang NU yang berpotensi menjadi cawapres. Pertama adalah Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa yang pernah dikait-kaitkan dengan Anies Baswedan dan Prabowo Subianto.

Kedua adalah Wakil Presiden Ma'ruf Amin yang memiliki tingkat pengenalan yang sangat tinggi di masyarakat. Selanjutnya adalah Menteri BUMN Erick Thohir yang merupakan bagian dari Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dan Anggota Kehormatan Banser.

''Erick Thohir sekarang menjadi bagian keluarga besar Nahdlatul Ulama, Ansor Banser, Ketua Hari Ulang Tahun Nahdlatul Ulama," ujar Qodari.

Keempat adalah Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD. Namanya sedang mengalami kenaikan setelah banyaknya dukungan dalam mengusut transaksi mencurigakan sebesar Rp 349 triliun di lingkungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

''Kemudian Muhaimin Iskandar (Ketua Umum PKB), Nahdlatul Ulama juga. Menurut saya, tidak jauh-jauh dari lima nama ini,'' ujarnya. ''Memang ketika calon wakil presiden itu memiliki latar belakang sama, maka yang akan menentukan adalah elektabilitas.''

Ikuti Whatsapp Channel Republika