Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni meminta Polda Lampung tak memproses laporan terhadap Bima Yudho Saputro terkait kritiknya terhadap Provinsi Lampung. Jelasnya, tak perlu ada intervensi hukum berlebihan terhadap Bima dan ancaman kepada keluarganya.
"Saya minta Pak Kapolri dan seluruh jajaran yang di bawah untuk tidak melanjutkan kasus ini. Pastikan seluruh anggota Bapak, baik itu di Polda, Polres, maupun Polsek, tidak ada yang berani ancam Bima dan keluarga," ujar Sahroni lewat keterangannya, Ahad (16/4/2023).
"Saya rasa kritik yang disampaikan Bima masih di dalam koridor yang benar, jadi tidak usah ada intervensi hukum berlebih. Ingat, masyarakat sedang memantau segala keputusan dari Polri," sambungnya.
Bima Yudho Saputro adalah pelajar warga negara Indonesia (WNI) asal Lampung di Australia. Pada Jumat (14/4/2023), ia bercerita tentang kegaduhan usai videonya mengkritik kampung halamannya di Lampung viral di media sosial. Dengan logat dan bahasa khasnya, Bima curhat di akun Instagram @awbimax.
Dalam penjelasannya, Bima mengaku dihubungi polisi untuk dimintai keterangan bahwa dirinya benar menjadi pelajar di luar negeri. Keluarganya juga ikut diperiksa polisi, bahkan dipanggil oleh Bupati Lampung Timur Dawam Rahardjo atas komentar yang dibuatnya.
"Hari ini, keluarga gua kena intervensi dan mereka melakukan profiling. Mencoba mencari-cari kesalahan gue dan memaksa untuk bungkam dengan kebobrokan yang ada," kata Bima melalui reel di Instagram-nya seperti dikutip Republika di Jakarta pada Jumat (14/4/2023).
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung mengklaim tidak ada tindakan intimidasi terhadap Bima Yudho Saputro yang memberikan kritik atas kerusakan infrastruktur di daerahnya. Padahal, sebelumnya, orang tua Bima mengaku tersinggung dengan pernyataan Gubernur Lampung Arinal Djunaidi lewat sambungan telepon.
"Bila ada masukan atas kinerja tentu diterima, dan menjadi bahan perbaikan. Begitupun mengenai apa yang sempat viral di media sosial beberapa waktu ini," ujar Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Fahrizal Darminto, di Bandarlampung, Senin (17/4/2023).
Ia mengklaim untuk pemberitaan mengenai kedatangan bupati dan beberapa pihak ke rumah keluarga pegiat sosial media itu merupakan bentuk sapaan. "Kemarin saat Wakil Bupati Lampung Timur meneruskan sambungan telepon ke keluarga konteksnya menyapa, tidak ada intimidasi," katanya.
Dia melanjutkan kegiatan silahturahmi perangkat pemerintah kepada keluarga merupakan hal yang wajar. Dan hanya tindakan memastikan bahwa pegiat media sosial itu merupakan warga Lampung.
"Aspirasi masyarakat perlu kita terima, tidak ada konteks macam-macam. Dan pelaporan ke pihak berwajib tidak berkaitan dengan pemerintah provinsi," tambahnya.
Tanggapan atas kontroversi yang melibatkan Gubernur Lampung Arinal Djunaidi dengan pegiat media sosial Bima Yudho Saputro mengenai kritik atas kerusakan sejumlah jalan, sistem pendidikan, dan sejumlah hal lain di Lampung dikatakan oleh gubernur secara langsung.
"Ya persoalan itu hanya asumsi, saya tidak mau berkomentar lebih lanjut. Bila ada yang ingin memberikan aspirasi silakan, namun harus disertai bukti," kata Fahrizal.
-------------------------------------------------------------------
UPDATE: Berita ini diperbarui pada Senin (17/4/2023), dengan tambahan tanggapan dari pihak Pemprov Lampung atas dugaan intimidasi oleh Gubernur Lampung Arinal Djunaidi terhadap Bima Yudho.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
