REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Fraksi Golkar DPRD DKI Jakarta Basri Baco mengkritik adanya pemimpin Jakarta yang gengsian dalam melanjutkan program pemimpin sebelumnya. Hal ini justru dinilai merugikan rakyat. Ia berharap, masyarakat bisa memilih gubernur definitif DKI Jakarta yang tidak mengedepankan arogansi.
Hal itu disampaikan Basri dalam menanggapi sejumlah fasilitas publik yang terbengkalai seperti Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) Kalijodo di Jakarta Utara. Kondisi RPTRA Kalijodo diketahui tidak terawat saat eks Gubernur DKI Anies Baswedan memimpin Jakarta.
Anies dinilai tidak melanjutkan untuk menjaga dan merawat RPTRA yang dibangun oleh pemimpin sebelumnya, yakni Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok itu. RPTRA Kalijodo baru-baru ini jadi perhatian publik usai eks Gubernur DKI Jakarta yang juga menjadi wakil pada era Ahok, Djarot Saeful Hidayat mengeluhkan terbengkalainya fasilitas tersebut.
"Memang yang agak sedikit kurang dari Pak Anies, hal-hal yang baik di zaman Pak Ahok itu enggak diteruskan, enggak dirawat di zaman Pak Anies, faktanya begitu. Salah satunya mungkin ya Kalijodo itu, padahal kalau kita mantau ke sana aktivitas masyarakat di weekend terutama sore luar biasa ramai sekali," kata Basri, Sabtu (15/4/2023).
Dia menuturkan, hal-hal yang banyak memberi manfaat bagi masyarakat, seperti RPTRA Kalijodo tersebut seharusnya dijaga dan diperbaiki oleh Pemprov DKI Jakarta. Bukan malah dibiarkan terbengkalai. Semenara itu, era incumbent atau pejawat, Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono telah mengunjungi RPTRA Kalijodo pada Sabtu (8/4/2023) dan telah menyatakan akan memerbaiki RPTRA tersebut.
"Jadi Pak Heru ke sana pasti karena ada aduan dan segala macam, lagian kan enggak seberapa (anggaran) memerbaiki itu. Ini susahnya kalau gengsi-gengsi antara pemimpin nih akhirnya rakyat jadi korban, harusnya enggak boleh seperti itu, siapapun pemimpinnya harus komitmen jadi enggak usahlah gengsi-gengsian," tegas dia.
Basri juga mencontohkan sikap gengsi lainnya bahkan terjadi pada sekadar pemilihan istilah. Yakni diksi normalisasi dan naturalisasi sungai dalam menghadapi banjir. Ahok menggunakan istilah normalisasi, sementara Anies menggantinya dengan istilah naturalisasi.
"Urusan normalisasi sama naturalisasi saja ribut ya kan. Urusan istilah saja, harusnya enggak usah gitu-gitu amat, akhirnya kan sekarang sama juga antara Pak Heru sama Pak itu (Ahok) kan. Sekarang yang berbau Anies juga hilang," tutur dia.
Pandangan Basri juga sama mengenai fasilitas lainnya yang tengah disorot, di antaranya revitalisasi Monas. Pj Heru rencananya pada pertengahan 2023 melakukan penghijauan atau penanaman sebanyak 300 pohon di Monas. Diketahui, pada era Anies juga dilakukan proses revitalisasi Monas, tetapi sempat menimbulkan polemik di publik karena ada sekitar 190 pohon di Monas sisi selatan yang ditebang.
"Gini, jangan korbankan masyarakat dan dana rakyat demi arogansi dan gengsi pemimpin, intinya itu. Kalau itu dilakukan yang pasti bahwa pemimpin itu tidak pro rakyat, hanya mementingkan diri dan gengsinya," tutur dia saat menanggapi ihwal revitalisasi Monas.
Akibatnya, Basri melanjutkan, program-program yang tidak berkelanjutan berdampak terhadap tidak maksimalnya pembangunan bagi publik. Lebih gamblang, secara politis, Basri menekankan agar masyarakat nantinya memilih pemimpin Jakarta atau gubernur definitif yang tidak mengedepankan gengsi dan arogansi.
"Yang begini masyarakat biar meleklah, seharusnya jangan dikasih kesempatan pemimpin yang mengedepankan arogansinya," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
