Kamis 13 Apr 2023 12:33 WIB

PDIP: Ketum Parpol Koalisi Besar Harus Duduk Bersama Bahas Capres

PDIP mendorong kesetaraan dalam upaya pembentukan koalisi besar.

Rep: Nawir Arsyad Akbar/ Red: Teguh Firmansyah
Ketua DPP PDIP yang juga Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR Said Abdullah.
Foto: Republika/Nawir Arsyad Akbar
Ketua DPP PDIP yang juga Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR Said Abdullah.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) mendukung wacana pembentukan koalisi besar yang terdiri dari partai politik di pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Adapun terkait calon presiden (capres) dari koalisi tersebut, ia mendorong agar para ketua umum duduk bersama dalam pembahasannya.

"Dijamin kalau di antara para ketua umum duduk bersama, tidak ada hal di republik ini yang tidak akan ada jalan keluarnya. Pasti ada jalan keluarnya," ujar Said di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (13/4).

Baca Juga

Pembahasan capres, jelas Said, bukan soal sikap legawa dari partai politik tertentu ketika tak dapat mengusung kadernya. Sebab, koalisi besar sudah seharusnya sejak awal memegang prinsip kesetaraan dalam mewujudkan kerja sama politik tersebut.

"Bukan soal legawa, kita akan duduk bersama setara. Kita tidak boleh menegasikan calon partai lain," ujar Said.

 

Adapun partainya saat ini, masih berpatokan kepada pidato Megawati Soekarnoputri pada HUT ke-50 PDIP. Bahwa partai berlambang kepala banteng itu akan mengusung kader dari internalnya sebagai capres.

"PDIP mendukung pembentukan kerja sama pokitik yang kuat, cuman PDIP masih stuck akan mengusung capres dari internal," ujar Said.

"Pidato Ketua Umum pada hari ultah di bulan Januari, Ibu Ketum menegaskan bahwa kami DPP PDIP di bawah Ketum tetap akan mencalonkan calon dari internal partai," kata Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR itu melanjutkan. 

Ketua DPP Partai Golkar, Ace Hasan Syadzily mengatakan bahwa koalisi besar harus dilandasi oleh kesepahaman dan kesetaraan. Jangan sampai koalisi tersebut hanya ingin dikuasai oleh pihak atau partai politik tertentu.

"Makanya yang terpenting adalah membangun sebuah pemahaman yang sama dan harus dipahami bahwa koalisi ini ada yang menginisiasi. Jangan sampai inisiasi, jangan sampai nanti misalnya koalisi sudah dibangun, tapi belakangan ingin menguasai," ujar Ace di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, Rabu (12/4).

"Tentu itu yang harus dihindari," katanya melanjutkan.

Saat ini, sudah ada kesamaan pandangan antara Partai Golkar, Partai Gerindra, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Amanat Nasional (PAN), dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) terkait wacana koalisi besar. Kelimanya juga masih terbuka dengan peluang bergabungnya partai politik lain, seperti PDIP.

"Prinsipnya kita terbuka, hanya saja kita pastikan bahwa kalau terbuka tentu harus ikut dalam aturan main di koalisi besar," ujar Ace.

Yuk koleksi buku bacaan berkualitas dari buku Republika ...
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement