REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Partai Buruh dan organisasi serikat buruh menolak usulan tarif Transjakarta dari Dewan Transportasi Kota Jakarta (DTKJ) menjadi Rp 4.000 dan Rp 5.000 pada waktu sibuk yaitu pukul 07.01 WIB sampai dengan 10.00 WIB dan pukul 16.01WIB sampai dengan 21.00 WIB. Saat ini tarif Transjakarta masih dipatok Rp 3.500.
“Kenaikan tarif angkutan umum di jam sibuk dapat menambah beban biaya bagi masyarakat yang harus bepergian pada jam-jam tersebut. Terutama para pekerja yang harus bepergian secara rutin seperti pergi dan pulang kantor setiap hari,” ujar Presiden Partai Buruh yang juga Presiden KSPI Said Iqbal dalam keterangannya, Rabu (12/3).
Lanjut Said Iqbal, padahal kenaikan upah para pekerja menjadi murah akibat Undang-undang Cipta Kerja, ada kebijakan pemotongan upah 25 persen melalui Permenaker 5/2023 di perusahaan tertentu. Kemudian sekarang Transjakarta direncanakan akan dinaikkan. Sehingga, kata Said Iqbal, beban masyarakat akan semakin berat.
Selain itu jika kenaikan tarif ini diberlakukan, menurut Said Iqbal, akan menghambat program pemerintah agar masyarakat berpindah dari angkutan pribadi ke angkutan umum. Dengan tarif yang lebih mahal, masyarakat tidak tertarik menggunakan angkutan umum.
Kenaikan tarif Transjakarta di jam sibuk juga dapat menimbulkan perasaan tidak adil dan diskriminatif bagi masyarakat, khususnya bagi mereka yang harus bepergian pada jam sibuk untuk mencari nafkah atau memenuhi kebutuhan sehari-hari. Pemerintah seharusnya memberikan pelayanan yang sama dengan tarif yang sama pula.
“Terlebih mereka yang menggunakan Transjakarta adalah orang yang berangkat dan pulang bekerja yang telah berjasa menggerakkan perekonomian Ibukota. Alih-alih dinaikkan, Partai Buruh meminta transportasi publik Transjakarta digratiskan,” jelas Said.
Dengan digratiskan, itu sebagai bentuk apresiasi pemerintah DKI kepada pekerja yang selama ini telah ikut serta memajukan Jakarta. Selanjutnya, hal itu akan mengurangi beban biaya bagi masyarakat.
Khususnya bagi mereka yang harus bepergian secara rutin seperti pergi ke kantor. Ini dapat membantu mengurangi pengeluaran bulanan mereka dan meningkatkan daya beli masyarakat.
"Selan itu, dapat menarik lebih banyak orang untuk menggunakan transportasi umum dibandingkan kendaraan pribadi. Hal ini dapat membantu mengurangi kemacetan di perkotaan dan memperbaiki kualitas udara yang tercemar," tutup Said Iqbal.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
