REPUBLIKA.CO.ID, Oleh: Fuad Bawazier, Mantan Menteri Keuangan

Akhirnya, Rafael Alun Trisambodo (RAF) ditahan KPK sebagai tersangka gratifikasi. Ingat, RAF bukan ditangkap dari hasil kerja Kementerian Keuangan yang sistemnya sudah dibangun dengan “sukses” oleh Sri Mulyani Indrawati (SMI). Padahal, laporan-laparam PPATK sudah belasan tahun terus- menerus mengalir ke Menkeu. Bila saja laporan itu ditindaklanjuti oleh SMI, hampir dapat dipastikan sudah lama skandal skandal sejenis terbongkar. Skandal ekspor emas Rp189T pun mungkin ikut terbongkar.  

Sekarang pun bila SMI serius, masih bisa membongkar “élite” Kementerian Keuangan, khususnya di Ditjen Pajak dan Bea Cukai. Tetapi untuk menjaga nama besar dan baiknya, dan menjaga kepercayaan publik dalam membayar pajak, rupanya SMI memilih untuk melindunginya.

Semua ini mengingatkan pada peristiwa Krisis Perbankan (Krismon) 1997 -1998 ketika ada penjahat perbankan ditutup-tutupi oleh otoritas perbankan, dengan alasan untuk menjaga kepercayaan publik  pada perbankan, dan akhirnya semakin banyak penjahat banknya (karena tidak ditindak), sehingga timbul krisis perbankan yang melibatkan, baik pihak swasta maupun penguasanya. Alhasil melahirkan kejahatan masif yang merugikan negara, yang dikenal dengan sebutan Skandal BLBI. 

Kembali ke Kementerian Keuangan sekarang ini. Seandainya laporan-laporan PPATK sejak awal ditindaklanjuti, tentu berbagai kejahatan itu tidak akan membesar. Tetapi karena dibiarkan, tentu saja kejahatan-kejahatan ini semakin membesar, semakin terorganisasi dan semakin kuat. Apalagi, mereka tahu bahwa SMI tidak mau tercoreng mukanya, bila kejahatan di Kementerian Keuangan terungkap. 

Padahal, SMI semestinya tahu bahwa tidak ada sistem yang sempurna sehingga kalaupun ada berbagai penindakan terhadap pegawainya, akan lebih bermartabat dan tidak akan menimbulkan kecurigaan pada dirinya sendiri seperti sekarang ini. 

Sekarang penindakan sudah oleh KPK. Sementara SMI masih saja sibuk menghitung berapa ratus surat dari PPATK, yang masih terkesan berusaha menutupi skandal yang terjadi, bukannya bekerja sama dengan Mahfud MD untuk menindaklanjuti Laporan PPATK.

Hasilnya, insya Allah bisa meningkatkan tax ratio dan ingat bila berhasil menaikkan tax ratio 1 persen berarti Rp 200 triliun dan bila SMI berhasil mengembalikan seperti masa lalu, masa “jahiliyah” dulu, berarti dinaikkan 4-5 persen atau Rp1.000T, negara tidak  usah berutang lagi. Makanya, bukan dibicarakan terus, dan akhirnya tenggelam begitu saja. 

Jakarta, 5 April 2023

Ikuti Whatsapp Channel Republika