REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Muhadjir Effendy meminta kepada seluruh bupati/wali kota di Provinsi Sumatra Barat (Sumbar) untuk menggunakan seluruh sumber daya yang ada dalam 'mengeroyok' permasalahan stunting dan kemiskinan ekstrem di wilayahnya.
"Saya yakin dengan melibatkan semua potensi dana dan daya yang ada, termasuk juga sektor swasta kemudian juga aparatur sipil negara (ASN) untuk bergotong royong, jika ini terwujud saya yakin Sumatra Barat bisa secepatnya terlepas dari stunting dan kemiskinan ekstrem," jelas Muhadjir saat Kegiatan Roadshow Dialog Penanganan Stunting dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem bersama Gubernur Mahyeldi Ansharullah beserta kepala daerah 19 kabupaten/kota se-Sumbar secara daring di Jakarta, Kamis (6/4/2023).
Muhadjir juga berharap masing-masing kabupaten/kota melaporkan tentang kondisi sarana-prasarana yang dimiliki, terutama berkaitan dengan intervensi spesifik yang sangat mendesak. Di antaranya, pengadaan alat timbang di masing-masing posyandu serta alat Ultrasonografi (USG) di semua puskesmas.
Selain itu, perlunya penataan ulang bantuan yang berkaitan dengan intervensi sensitif berkaitan dengan sanitasi, pengadaan air minum, dan air bersih, dalam upaya penghapusan kemiskinan ekstrem dan penanganan stunting. "Saya mohon bupati dan Wali kota dapat mengusulkan kebutuhan sanitasi air bersih dan air minum kepada pemerintah pusat melalui Kementerian PUPR dengan kajian yang akurat," ucap Muhadjir.
Berdasarkan data Survei Status Gizi Indonesia (SSGI), angka prevalensi stunting di Provinsi Sumbar naik sebesar 1,9 persen dari 23,3 persen pada 2021 menjadi 25,2 persen pada 2022. Sementara itu, rentang prevalensi stuntingnya berada di antara 13,7 persen di Kota Sawah Lunto sampai 32 persen di Kabupaten Kepulauan Mentawai. Adapun angka stunting itu di atas rata-rata nasional, yakni 21,6 persen pada 2022.
Wakil Gubernur Sumbar, Audy Joinaldy menyebut, problem stunting dan kemiskinan ekstrem tinggi justru terjadi di wilayah sentra sawit. Dia menganggap, penyebab hal itu karena kurangnya keragaman asupan makanan di wilayah-wilayah sawit tersebut. "Makan nasi lauknya mi instan," katanya.
Audy mencontohkan, Kabupaten Pasaman Barat menjadi wilayah paling tinggi angka stunting sebesar 35,5 persen. Walaupun angka kemiskinan ekstremnya mengalami penurunan sebesar 0,76 persen. "Strategi yang kita lakukan dengan memastikan apakah pelaksanaan delapan aksi konvergensi tersebut sudah optimal dilakukan pada masing-masing daerah yang masih tinggi angka stunting-nya," ujarnya.
Bupati Pasaman Barat, Hamsuardi menjelaskan, tingginya angka tersebut disebabkan karena masih rendahnya capaian pada intervensi sensitif maupun spesifik. "Capaian-capaian yang masih rendah ini akan terus kita kejar dengan penguatan peran lintas sektor dan peningkatan SDM yang kita miliki sehingga target penurunan angka stunting dapat kita penuhi," jelasnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
