Jumat 31 Mar 2023 04:33 WIB

Muhadjir Minta Kepesertaan BPJS Bagi Warga Miskin Ekstrem Ditingkatkan

Menko PKM minta pendataan warga miskin agar mendapatkan layanan BPJS Kesehatan.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Muhadjir Effendy.
Foto: Dok Kemenko PMK
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Muhadjir Effendy.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Muhadjir Effendy meminta jajarannya untuk mendata dan melaporkan warga miskin, khususnya berada di desil satu kepada Kemenko PMK. Laporan itu berdasarkan data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) di masing-masing wilayah bagi warga yang belum mendapatkan Jaminan Kesehatan Nasional agar dapat segera didaftarkan.

Langkah tersebut guna menjamin bantuan kesehatan kepada masyarakat yang membutuhkan serta mewujudkan Universal Health Coverage (UHC) di seluruh wilayah kabupaten dan kota. Muhadjir ingin warga miskin semuanya terdata tanpa terkecuali.

"Saya minta kepada kabupaten/kota yang masih ada warga miskin, khususnya di dalam desil satu P3KE yang belum mendapatkan layanan BPJS supaya didata dan dimasukan ke dalam DTKS dan dilaporkan kepada kami sehingga segera mendapatkan status Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan," kata Muhadjir saat 'Roadshow Dialog Stunting dan Kemiskinan Ekstrem' secara daring dalam siaran di Jakarta, Jumat (31/3/2023).

Menurut dia, upaya penghapusan kemiskinan ekstrem terus dilakukan pemerintah melalui penurunan beban pengeluaran, peningkatan pendapatan, dan meminimalkan wilayah kantong kemiskinan, seperti yang dilakukan oleh Kabupaten Musi Rawas, Provinsi Sumatra Selatan (Sumsel).

Wakil Bupati Musi Rawas, Suwarti menjelaskan, pihaknya melakukan berbagai kebijakan untuk mengatasi kemiskinan ekstrem. Pemkab Musi Waras melakukan pemantapan perlindungan sosial bagi masyarakat miskin melalui beberapa program.

"Pemberdayaan UMKM serta peningkatan akses masyarakat terhadap sumber daya ekonomi, dan pemenuhan akses layanan dasar yang meliputi pembangunan posyandu, pos kesehatan desa, pendidikan anak usia dini, membangun jalan dan jembatan untuk meningkatkan konektivitas antarwilayah desa," ujarnya.

Provinsi Sumsel merupakan wilayah yang ke-28 dalam roadshow penurunan stunting dan penghapusan kemiskinan ekstrem. Kegiatan tersebut diikuti 17 perwakilan kabupaten/kota, yaitu Musi Rawas, Ogan Ilir, Banyu Asin, Muara Enim, Musi Rawas Utara, Ogan Komering Ulu, Ogan Komering Ulu Selatan, dan Ogan Komering Ulu Timur. Kemuidna, Lahat, Empat Lawang, Musi Banyu Asin, Ogan Komering Ilir, Penukal Abab Lematang Ilir, Palembang, Prabumulih, Lubuk Linggau, dan Pagar Alam.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement