REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Partai Golkar berpotensi meninggalkan Koalisi Indonesia Bersatu (KIB). Hal itu terjadi apabila Partai Amanat Nasional dan Partai Persatuan Pembangunan ngotot mengusung calon presiden dari luar kader partai.
Peneliti Utama BRIN, R Siti Zuhro menilai, KIB sejak awal terkesan hanya membangun kesepakatan ‘tentatif’ tiga partai yakni Golkar, PAN dan PPP. Tanpa membahas siapa calon presiden dan calon wakil presiden yang akan diusung.
“Awalnya, masing-masing partai berusaha mengusulkan calon. Namun seiring waktu berjalan, masing-masing partai di KIB proaktif/kreatif untuk mencari pasangan calon presiden dan calon wakil presiden yang akan diusung,” ujar Siti Zuhro dalam keterangannya pada Kamis (30/3).
Adalah aneh, yang diusulkan oleh PAN dan PPP sebagai capres dan cawapres justru di luar kader. Bahkan kader partai di luar KIB.
“Sementara Golkar yang katanya sudah mantap dengan ketuanya sebagai capres, belum juga mendeklarikan capres yang diusung,” imbuhnya.
Tampaknya, lanjut dia, Golkar mulai menghitung ulang prospek KIB dan pencalonan ketumnya. Sebab, dengan perkembangan sekarang, bisa saja Golkar masuk angin.
“Tidak jadi leading party meskipun memiliki kursi oke di DPR. Karena itu Golkar mencoba berkomunikasi dengan partai-partai lain seperti NasDem, Gerindra dan PKB.
Menurut Siti, penjajakan tersebut dilakukan sebagai solusi terhadap macetnya KIB yang tak kunjung mengerucut memunculkan capres dan cawapres.
“Tampaknya Golkar punya peluang untuk bergabung dengan KIR atau Koalisi Perubahan,” kata Siti.
Namun, kemungkinan bergabungnya Golkar ke dua poros tersebut belum tentu berjalan mulus. Khususnya soal jatah capres dan cawapres.
“Masalah muncul terkait dengan peluangnya untuk diterima sebagai capres atau cawapres di KIR dan Koalisi Perubahan,” kata Siti.
Ketum Golkar Airlangga Hartarto tampaknya tidak diunggulkan Presiden Jokowi. Sehingga peluang Golkar untuk bergabung dengan Koalisi Perubahan terbuka lebar.
“Restu Jokowi terlihat ke Prabowo dan Ganjar. Sebagai partai besar, Golkar ingin exist dan memiliki peran. KIB pascaperjodohan tentatif bisa jadi merasa ditinggalkan Jokowi. Sehingga dia harus mandiri dan menentukan nasibnya sendiri,” kata Siti.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
