REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Praktisi komunikasi publik, Ahmad F Ridha menilai pernyataan Kepala BIN Budi Gunawan soal 'aura Jokowi pindah ke Prabowo' adalah hal yang wajar. Menurutnya, Budi Gunawan memaknai hal ini sebagai visi. Yakni, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mampu memaknai dengan baik visi Presiden Joko Widodo.
"Mengingat Prabowo Subianto saat ini adalah menteri atau pembantu presiden dalam kabinet. Artinya pernyataan Jokowi pada pelantikan menteri 23 Oktober 2019 'bahwa hanya ada satu visi, yaitu visi presiden', dalam pandangan Budi Gunawan dimaknai dengan baik oleh Menhan Prabowo Subianto," kata dia, dalam keterangan, Kamis (30/3/2023).
Ridha menilai, pernyataan itu dapat dipahami sebagai perilaku, sikap, dan pandangan (visi) Jokowi bisa terproyeksikan pada lingkungan sekitarnya. Terutama pada Menteri Pertahanan Prabowo Subianto.
Ia mengatakan, terlalu dibuat-buat jika ada pihak yang menanggapi pernyataan tersebut sebagai upaya transisi kepemimpinan tahun 2024. Sebab, kata dia, tidak ada transisi kepemimpinan melalui putra mahkota atau putri mahkota dalam budaya politik di Indonesia sejak Proklamasi Kemerdekaan 1945.
"Secara historis tidak pernah ada kepemimpinan yang diwariskan. Sejak transisi dari Sukarno, Suharto, Habibie, Gusdur, Megawati, SBY, dan Jokowi," katanya.
Selain itu, menurut Ridha, secara kultural tidak pernah dikenal dalam budaya kepemimpinan yang namanya Aura Keprabon. "Sesuatu itu berasal dari luar, dikenal istilah Wahyu Keprabon yang kemudian dalam UUD 1945 Wahyu Keprabon tersebut adalah GBHN dan dalam UUD amendemen Wahyu Keprabon tersebut adalah hasil dari pemilihan presiden," tegasnya.
Ridha menilai, dalam analisisi komunikasi pernyataan 'aura jokowi pindak ke Prabowo', Budi Gunawan sebagai pengirim pesan, masyarakat atau audiens sebagai penerima pesan. Sementara, ujarnya, pihak-pihak yang menanggapi pernyataan itu sehingga menjadi kebisingan atau kegaduhan dapat diposisikan sebagai unsur noise dalam komunikasi.
Menurutnya, munculnya noise ini wajar karena dalam demokrasi, ada hak menyatakan pendapat. "Namun perilaku nyiyir tidak dapat disamakan sebagai hak menyatakan pendapat," ujar Ridha.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
