Selasa 28 Mar 2023 15:22 WIB

Soal Wacana Koalisi Besar Parpol di Pilpres 2024, Ini Respons PDIP

PDIP menegaskan kebijakan terkait Pilpres 2024 menjadi kewenangan Megawati.

Rep: Nawir Arsyad Akbar/ Red: Agus raharjo
Ketua Komisi III DPR Bambang Wuryanto usai rapat pembahasan revisi UU Mahkamah Konstitusi (MK) dengan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (15/2).
Foto: Republika/Nawir Arsyad Akbar
Ketua Komisi III DPR Bambang Wuryanto usai rapat pembahasan revisi UU Mahkamah Konstitusi (MK) dengan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (15/2).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Bambang 'Pacul' Wuryanto menilai perlu adanya kajian terhadap wacana koalisi besar untuk Pilpres 2024. Menurutnya, banyak hal yang perlu dipertimbangkan dalam merealisasikan wacana tersebut.

Ia sendiri tak dalam posisi mendukung atau menolak wacana koalisi besar tersebut. Bambang Pacul menegaskan, kewenangan terkait Pilpres 2024, sepenuhnya menjadi milik Megawati Soekarnoputri sebagai Ketua Umum PDIP.

Baca Juga

"Jadi kalau strateginya koalisi besar gimana Pak Pacul? Itu kan strategi mereka, analisis dulu dong tepat atau tidak. Coba tanya Pak Grand Master Utut Adrianto, ya toh. Bagaimana sewaktu waktu Anatoly Karpov dikalahkan, kan gitu," ujar Bambang Pacul di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (28/3/2023).

"Itu kan lagi-lagi pikiran strategi, itulah ruang dari para panglima tempur untuk mengabstraksikan di dalam pertemuan kayak apa jadinya," kata dia menambahkan.

 

Segala hal terkait koalisi Pilpres 2024 harus melalui kajian dan analisis yang mendalam. Jangan sampai partai politik terjebak dalam hal-hal yang bersifat elektoral saja dan mengacu pada hasil survei semata.

Ia sendiri mengacu pada pilpres di Amerika Serikat pada 2016, saat Hillary Clinton melawan Donald Trump. Saat itu, Hillary unggul dalam banyak hasil survei di sana. Namun hasil akhirnya, Trump justru menjadi presiden terpilih.

"Bahwa lima tahun sekali akan terjadi racing seperti itu, bahwa banyak orang punya keinginan apalagi tokoh-tokoh punya keinginan, wajar-wajar saja keinginan itu, tapi antara keinginan dan keberdayaan kemampuan dua hal yang berbeda," ujar Bambang.

"Saya ingin koalisi besar, mampu tidak melaksanakan? Jadi ingin dan mampu dua hal yang berbeda ya," ujar Ketua Komisi III DPR itu menambahkan.

Sebelumnya, Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto mengatakan bahwa Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) bersama PAN dan PPP terbuka dengan partai politik lain yang ingin bergabung. Airlangga sendiri menjadi orang yang kerap menyuarakan terbentuknya sebuah koalisi besar.

Ia juga pernah mengungkapkan akan adanya "KIB plus-plus", yang menjadi kode adanya partai politik lain yang akan bergabung. Ajakan tersebut juga pernah disampaikannya kepada Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Abdul Muhaimin Iskandar.

"Koalisi besar di mana-mana menguntungkan Indonesia, jadi kita tunggu tanggal mainnya," ujar Airlangga di Kantor DPP Partai Nasdem, Jakarta, Jumat (25/3/2023) malam.

Seberapa tertarik Kamu untuk membeli mobil listrik?

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement