REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR yang juga Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Said Abdullah buka suara terkait isu politik uang yang terjadi di Madura. Ia mengeklaim pembagian uang dalam amplop bergambar logo PDIP itu bukanlah politik uang seperti penjelasan yang beredar di media sosial.

Said mengatakan, pengurus cabang PDIP se-Madura memang rutin membagikan sembako dan uang kepada warga fakir miskin. Adapun uang yang diberikannya, Said niatkan sebagai zakat mal.

"Hal itu rutin saya lakukan setiap tahun sejak 2006 lalu. Bahkan jika ada rezeki berlebih, malah ingin rasanya kami berzakat lebih banyak menjangkau kaum fakir miskin," ujar Said lewat keterangan tertulisnya, Senin (27/3/2023).

Ia menegaskan, hal yang dilakukannya bukan merupakan politik uang seperti yang digemborkan di media sosial. Setiap masa reses, anggota DPR menerima uang reses yang sepenuhnya dibagikan ke masyarakat di daerah pemilihannya.

Politikus PDIP ini berdalih, adanya logo partai dan namanya dalam amplop karena paket sembako merupakan gotong royong dari kader PDIP. Di sisi lain, ia juga melaksanakan zakat yang uangnya diberikan pada warga yang membutuhkan

"Kegiatan ini kami lakukan di luar masa kampanye yang diatur oleh KPU. Jadi jangan digiring ke arah sana," ujar Said.

"Saya sangat paham apa yang harus kami patuhi sebagai caleg di masa kampanye. Jangankan masa kampanye, caleg saja saat ini belum ditetapkan oleh KPU," kata dia menambahkan.

Ia sendiri akan memertimbangkan langkah hukum terhadap akun media sosial yang menyebarkan fitnah tersebut. Mengingat akun tersebut menggiring opini terjadinya politik uang dan pelanggaran Pemilu 2024.

"Bersembunyi di balik anonimitas, tetapi melempar kotoran kepada orang lain. Ini bulan puasa, harusnya saling memberi berkah kepada sesama bukan menebar fitnah," ujar Said.

Ikuti Whatsapp Channel Republika