REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Bakal calon presiden (capres), Anies Baswedan mengatakan bahwa ia tak mencuri start ketika menyampaikan pikirannya dalam berbagai forum di berbagai wilayah. Hal itu, kata ia, merupakan gerakan dari banyak pihak yang menginginkan perubahan bagi Indonesia.

"InsyaAllah pertemuan ini jadi awalan, hari ini yang kita miliki sesungguhnya bukan mencuri start. Kalau mencuri start itu kesannya seperti tengok kanan-kiri, cari kesempatan nyelonong gitu, bukan. Ini adalah head start, bukan mencuri start," ujar Anies dalam acara dialog kebangsaan yang digelar Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) Jaya, Kamis (16/3) malam.

Ia menganalogikan 'head start' tersebut seperti program akselerasi di sekolah. Menurut Anies, yang melakukan akselerasi tersebut bukan dirinya, melainkan tiga partai politik pengusung, yakni Partai Nasdem, Partai Demokrat, dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

"Yang akselerasi itu bukan saya, yang akselerasi itu tiga partai ini, tiga partai ini melakukan akselerasi. Karena tiga partai ini memikirkan hari ini, tiga partai ini bisa kemana-mana dengan leluasa," ujar Anies.

"Ini adalah sebuah gate awal, bukan semata-mata nganggur. Ini akselerasi, hanya mereka yang siap yang memutuskan bergerak lebih awal," sambung mantan gubernur DKI Jakarta itu.

Sebelumnya, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) menolak laporan dugaan pelanggaran pemilu yang dilakukan bakal capres Partai Nasdem, Anies Baswedan di Masjid Raya Baiturrahman Aceh. Kendati demikian, Bawaslu menilai kegiatan safari politik Anies itu tidak etis.

"Ditinjau dari sisi etika politik, kegiatan safari politik yang dilakukan Anies Baswedan dapat dipandang sebagai tindakan yang kurang etis," kata Komisioner Bawaslu RI Puadi saat konferensi pers di kantornya, Jakarta, Kamis (15/12).

Puadi menjelaskan, kegiatan safari politik Anies ke sejumlah provinsi itu tidak etis karena masuk kategori kampanye terselubung. Selain itu, safari politik itu juga "terkesan mencuri start" kampanye capres Pemilu 2024. Untuk diketahui, masa kampanye Pemilu 2024 baru akan dimulai pada akhir tahun 2023.

Lebih lanjut, Puadi mengatakan, bahwa publik telah mengetahui Anies Baswedan merupakan bakal capres yang diusung gabungan partai tertentu. Dengan begitu, publik tentu bisa saja memaknai safari politik itu sebagai kegiatan kampanye untuk meningkatkan elektabilitas Anies.

"Hal tersebut jelas bertentangan dengan prinsip kesetaraan dan keadilan bagi semua pihak yang hendak berkontestasi dalam pemilu," ujar Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Data Informasi Bawaslu itu.

Ikuti Whatsapp Channel Republika