REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) dinilai jadi tantangan besar, khususnya bagi berbagai negara berkembang. Menyikapi itu, pemerintah Indonesia menyusun dua strategi pengembangan SDM.
Strategi Pemerintah pada jangka pendek yaitu melalui program pelatihan berdurasi pendek dan berskala masif seperti Program Kartu Prakerja. Sedangkan strategi jangka panjang, akan ditempuh melalui Pendidikan dan pelatihan Vokasi (TVET).
Terkait strategi Jangka pendek, pemerintah pada 2020 menginisiasi Program Kartu Prakerja guna mengembangkan kompetensi, meningkatkan produktivitas dan daya saing angkatan kerja, serta mengembangkan kewirausahaan. Pengembangan itu melalui pemberian bantuan pelatihan meliputi skilling, upskilling, dan reskilling.
“Program Kartu Prakerja selama masa pandemi Covid-19 telah mengembangkan misi gandanya. Selain untuk peningkatan kompetensi, (Kartu Prakerja) juga menjadi bantuan sosial. Namun demikian, mulai 2023 Program Kartu Prakerja akan kembali ke skema normal, yang berfokus ke peningkatan kompetensi melalui pelatihan offline, online, dan hybrid, sejalan dengan pasar kerja,” jelas Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan UMKM Rudy Salahuddin saat membuka secara resmi Study Visit National Social Protection Council (NSPC) - Ministry of Economy and Finance Kingdom of Cambodia, di Jakarta, Senin (6/3/2023) lalu.
Sesuai arahan Presiden Joko Widodo, Program Kartu Prakerja dilaksanakan oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, bukan kementerian atau lembaga sektor. Hal ini dengan pertimbangan, Program Kartu Prakerja merupakan inovasi baru dan berkaitan erat dengan perekonomian.
Lalu demand dan supply Program Kartu Prakerja berasal dari lintas K/L terkait. Program Kartu Prakerja mengusung inovasi dengan pendekatan sistem yang end to end digital.
Maka dalam waktu tiga tahun Program Kartu Prakerja telah memberikan manfaat dan dampak positif secara masif ke 16,4 juta orang penerima di 514 Kabupaten/Kota. Jadi, Program Kartu Prakerja telah menjadi Program Government to Person (G2P) yang paling masif di Indonesia.
Program Kartu Prakerja turut membangun ekosistem pelatihan berbasis public-private partnership yang menghubungkan supply dan demand, yang turut melibatkan berbagai platform digital, mitra pembayaran, job portal dan Universitas sebagai Lembaga asesmen dan pemantauan. Rudy menyampaikan harapannya agar study visit ini dapat berjalan dengan lancar sampai dengan selesai dan NSPC nantinya dapat mengambil pelajaran penting yang bermanfaat agar diimplementasikan di Kamboja.
“Kami berharap success story dalam Program Kartu Prakerja juga dapat direplikasi oleh negara-negara lain, utamanya oleh negara-negara di kawasan ASEAN. Lebih lanjut, NSPC dapat menggali lebih detail terkait Program Kartu Prakerja dari Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja selama pelaksanaan study visit ini,” tutur Rudy.
Ikuti Whatsapp Channel Republika