REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah menyatakan penanganan stunting pada anak dititikberatkan pada upaya pencegahan. Salah satunya berupa pendampingan dan peningkatan pengetahuan masyarakat.
"Penanganan stunting dititikberatkan pada upaya pencegahan bukan hanya pada anak-anak kategori stunting. Perlu pendampingan pada anak usia remaja, calon pengantin, ibu hamil dan pascahamil," kata Kepala BKKBN Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah Tenny C Soriton dalam keterangan resminya di Jakarta, Senin (7/3/2023).
Tenny menuturkan pencegahan lebih baik dibandingkan harus mengobati, BKKBN sendiri telah menggencarkan sejumlah bentuk pencegahan dengan menggunakan pendekatan pendampingan keluarga.
Bersama dengan berbagai pihak swasta atau stakeholder lain, BKKBN mengajak mereka untuk memanfaatkan dana CSR di dalam program Bapak Asuh Anak Stunting (BAAS) sebagai upaya pencegahan stunting pada anak. Dana itu, nantinya akan diberikan pada keluarga berisiko stunting berupa bahan makanan yang dibutuhkan oleh keluarga.
Program BAAS juga dihadirkan untuk memperkuat komitmen bersama, terkait tindak lanjut dalam percepatan penurunan stunting di tingkat kabupaten dengan memperhatikan anak 0-23 bulan, yang terindikasi mengalami gangguan tumbuh kembang disebabkan gizi kronis.
Kemudian sebagai bentuk pendampingan melalui media elektronik, telah dihadirkan Elsimil (Elektronik Siap Nikah dan Siap Hamil) dan aturan pemeriksaan kesehatan sebelum menikah, supaya calon pengantin teredukasi terkait pengaturan jarak kehamilan dan terpantau kesehatannya.
"Fasilitasi calon pengantin agar bisa terdaftar di Elsimil sehingga calon pengantin dapat terkontrol sebelum melakukan pernikahan serta pentingnya mengatur jarak kehamilan agar tidak berpotensi berbagai risiko kesehatan pada ibu dan anaknya," kata dia.
Di sisi lain, BKKBN memberikan pendampingan langsung pada keluarga berisiko stunting dengan menghadirkan Tim Pendamping Keluarga (TPK) sebanyak 200 ribu tim, dimana satu timnya terdiri atas tiga anggota yakni bidan, kader PKK dan kader KB.
Menurutnya, kehadiran TPK juga diimbangi dengan adanya Satgas Percepatan Penurunan Stunting di tiap daerah supaya pemberian edukasi pada masyarakat sampai di desa bisa berjalan maksimal. "Edukasinya bisa terkait gizi seimbang bagi anak, remaja untuk mengkonsumsi makanan yang beragam dan menerapkan pola hidup yang bersih dan sehat," ujarnya.
Sekretaris Daerah Kabupaten Morowali Utara, Sulawesi Tengah Musda Guntur berharap setiap program yang telah dirancang untuk penurunan stunting, dapat dilakukan dengan konsisten baik dari bidang kesehatan, pangan dan gizi serta lingkungan yang memadai.
Ia turut meminta tidak ada pihak yang boleh mengabaikan sertifikat Elsimil sebagai dokumen administrasi setiap calon pengantin yang menjadi sasaran kunci dari siklus pencegahan stunting. "Untuk Dinas Dukcapil dan Kantor Urusan Agama cek betul-betul sertifikat siap nikah siap hamil, sekarang ini tiga ribuan kawin dibawah 11 tahun, ini potensi besar. Ini perlu menjadi perhatian," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika