REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wamen ATR/BPN, Raja Antoni tampak berbincang langsung dengan warga yang memenuhi Kantor Kecamatan Cepu, Blora. Warga sedang melakukan pendaftaran atas solusi konflik yang diinisiasi MenterI ATR/BPN Hadi Tjahjanto.
"Atas perintah Pak Menteri Hadi Tjahjanto hari ini saya datang ke Blora, Jawa Tengah. Saya mengecek langsung di lapangan proses penyelesain konflik kepemilikan tanah yang sudah terjadi sejak tahun 1947," paparnya dalam keterangan persnya, Sabtu (4/3/2023).
Menteri Hadi Thahjanto menginisiasi dialog dengan warga pada Oktober 2022 yang lalu. Dalam pertemuan itu Menteri Hadi menawarkan solusi konflik antara Pemerintah Kabupaten Blora dengan warga Wonorejo yang sudah berlangsung lama.
"Saya melihat atusiasme rakyat yang sangat tinggi. Mereka dengan sabar mengantri mengikuti proses administrasi. Hal ini menunjukan solusi yang ditawarkan Pak Menteri Hadi Tjahjanto dan Pemda Blora yaitu pemberian HGB kepada rakyat di atas HPL milik pemda, merupakan jalan keluar dari kebuntuan konflik yang berkepanjangan selama ini," paparnya.
Dari data yang dihimpun setidaknya ada sebanyak 1160 bidang tanah yang ada di lokasi konflik, Desa Wonorejo. "Per hari ini sudah sudah 1104 orang yang mendaftar. Dan, diperkirankan 295 bidang tanah sudah disertipikasi pada sore hari ini," kata dia.
Raja Antoni optimis ini akan selesai sesuai target dan menjadi solusi terbaik bagi semua pihak "kekompakan rakyat, Pemda Blora, ATR/BPN dan pemangku kepentingan lainnya seperti Notaris/PPAT, Insya Allah pada tanggal 10 Maret 2023 proses setipikasi tanah rakyat ini dapat diselesaikan.
Pada tanggal 10 Maret yang akan datang, Presiden Joko Widodo dijadwalkan hadir langsung dan membagikan sertipikat HGB Rakyat secara langsung kepada masyarakat.
Mohon doa dan dukungan dari semua pihak." Raja Antoni menutup keterangan persnya. Bersama Wamen dalam rombongan terpantau juga dihadiri oleh Staf Khusus Menteri, Wakil Bupati, Kepala Kanwil ATR/BPN Jateng dan Kepala Kantor Pertanahan Blora.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
